PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau diapresiasi pihak istana melalui Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, Rabu (25/7). Disampaikannya langsung dalam pertemuan yang dihadiri beberapa provinsi rawan karhutla di Tanah Air. Momentum ini juga ditegaskan Gubri H Arsyadjuliandi Rachman yang hadir dalam pertemuan dengan mengajak seluruh pihak di Riau agar tetap serius mempertahankan Riau bebas asap tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Hal itu terungkap dalam pertemuan yang digelar Kepala Staf Kepresidenan di kantornya sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo dalam upaya penanggulangan karhutla yang kembali marak. Ini dilakukan sebab dalam waktu dekat, Indonesia bakal menjadi tuan rumah perhelatan akbar olahraga se-Asia, Asian Games 2018 yang dimulai 18 Agustus mendatang.
Moeldoko yang didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya dan pihak terkait mengundang beberapa provinsi. Seperti Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Aceh, dan Kalimantan Barat (Kalbar) serta BNPB dan BMKG RI. Sementara Riau dihadiri langsung Gubri yang didampingi Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.
“Khusus Riau malah dapat apresiasi dari Pak Presiden yang disampaikan Pak Moedoko dalam rapat tadi karena tetap konsisten dalam menanggulangi karhutla,” ungkap Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.
Dijelaskan Edwar, dengan kondisi hujan yang terus mengguyur beberapa daerah terpantau titik api. Kondisi di lapangan sudah mulai mereda setelah sebelumnya upaya penanggulangan terus dioptimalkan bersama tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Riau dan tim dari kabupaten/kota di Riau. Hal ini pula, lanjutnya, yang dipaparkan Gubri mengenai kondisi penanggulangan di Riau kepada pimpinan dalam pertemuan di Jakarta kemarin. “Memang penekanannya agar daerah dapat menjaga supaya tidak terjadi bencana asap seperti tahun sebelumnya, mengingat Asian Games sudah di depan mata,” papar Edwar Sanger.
Sementara itu Andi Rachman (sapaan akrab Gubri) sehari sebelum rapat bersama Kepala Staf Kepresidenan sudah melakukan tinjauan titik api hingga batas Sumatera Utara. Ia juga sudah intens meminta kepada seluruh pihak terkait di Riau agar dapat mengoptimalkan penanganan karhutla. Keseriusan seluruh unsur di pemerintahan maupun swasta dan masyarakat menjadi sebuah hal yang terus ditekankan agar dapat mempertahankan Riau bebas asap seperti dua tahun terakhir (2016-2017).
“Saya sudah tinjau seluruh titik api. Khususnya di daerah yang banyak terpantau seperti Dumai, Rohil dan Bengkalis. Bahkan sampai batas Sumut dan seluruh pihak terus mengoptimalkan penanggulangan yang tergabung dalam tim Satgas,” kata Gubri yang meninjau karhutla Selasa (24/7) dari udara menggunakan helikopter.
Hal tersebut dilakukan, lanjutnya, mengingat sejak dua pekan terakhir sesuai dengan laporan BPBD tentang hot spot, memang wilayah Samsam-Duri, Dumai, dan Rohil hingga perbatasan Rohil-Sumut terdapat titik api yang terus meningkat. Melalui penanggulangan, dia menegaskan kondisi di lapangan sudah ada perbaikan. Artinya hot spot berapa hari lalu bisa berkurang berkat kerja keras Tim Satgas. Baik darat maupun udara, ditambah dengan dibantu hujan yang turun pada beberapa daerah di pesisir.
“Dengan perlengkapan yang ada, kondisi riil di lapangan dan pola penanggulangan menjadi hal yang dilaporkan dalam pertemuan dengan Pak Moeldoko tadi (kemarin, red). Kita sangat serius soal karhutla ini dan komit sekali melanjutkan Riau bebas asap,” tegasnya.
Sementara mengenai pertemuan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Gubri berterima kasih atas apresiasi yang diberikan atas kinerja daerah yang sudah konsisten dalam penanggulangan. Dalam pertemuan itu juga terungkap kemungkinan bakal dilakukan penambahan pasukan ke daerah jika diperlukan. “Pak Moeldoko juga sampaikan kalau memang daerah perlu bantuan, silakan dikoordinasikan. Dengan kondisi terakhir kita di Riau, alhamdulillah karhutla dapat ditangani. Mudah-mudahan terus terkendali,” harapnya.
Selain dukungan tambahan personel baik TNI dan Polri jika diperlukan daerah, sambungnya, khusus Riau dukungan untuk pencegahan juga sudah disiapkan anggaran senilai Rp49,5 miliar dari Kementerian LHK.(egp/adv)
