PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 masih dalam pembahasan. Dimana DPRD, dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) LKPj terus bekerja untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah kedepan atas kinerja yang telah terlaksana.
Wakil Ketua Pansus LKPj Mansyur HS menuturkan pihaknya telah melakukan sejumlah pembahasan. Baik pembahasan internal anggota pansus serta melibatkan pihak sekretariat daerah Provinsi Riau. Sejauh ini, ada beberapa capaian pemerintah sebelumnya yang disoroti pansus. Salah satunya adalah masalah ketahanan pangan daerah yang dirasa cukup minim capaian.
Ia menguraikan, pada periode 2014-2019 serapan anggaran pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan cukup rendah. Hal itu dirasa menjadi salah satu penyebab mengapa Riau masih menjadi daerah yang bergantung dengan daerah lain. Khususnya masalah pangan.
"Karena kami melihat penyerapan anggaran yang cukup minim berada pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Harusnya itu bisa dimaksimalkan. Ditambah lagi selaras dengan visi pemerintah pusat tentang ketahanan pangan," sebut Mansyur Hs kepada Riau Pos, Rabu (20/3/2019).
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Riau Mansyur HS
Masih dikatakan Mansyur, kebutuhan pokok menurut pansus merupakan salah satu persoalan yang harus dikedepankan. Jangan sampai Riau dengan kondisi alam yang cukup baik, tapi tidak bisa menghasilkan bahan kebutuhan pokok sendiri. Baik dari sektor perkebunan, pertanian dan peternakan. Bahkan sektor perikanan juga bisa menjadi andalan jika di laksanakan dengan serius.
"Oleh karena itu, apa yang disampaikan gubernur itu, program arah kebijakan pembangunan Riau ke depannya, salah satunya soal ketahanan pangan," ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dengan adanya evaluasi serta rekomendasi yang diberikan pansus, diharapkan ketahanan pangan dapat menjadi prioritas pemerintah provinsi kedepan. Dengan harapan tingkat ketergantungan dengan daerah lain terhadap persoalan pangan bisa menurun. Sementara pada tahun 2018 persentase pangan Riau masih bergantung sebesar 63 persen ke daerah lain. Pihaknya meminta agar Pemerintah bisa mencapai angka ketergantungan sebesar 50 persen saja pada tahun ini.
DPRD, lanjut Polisi asal Pekanbaru itu akan terus berupaya mendorong pemerintah agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Yakni dengan memberikan sejumlah pemikiran agar Pemerintah bisa membuat program kreatif dan menghasilkan. Termasuk juga dalam tugas pokok DPRD melaksanakan fungsi budgeting."nanti setelah seluruh pembahasan rampung kami akan tuangkan kedalam bentuk rekomendasi. Inilah yang nanti kami serahkan ke pemrintah untuk menjadi bahan evaluasi," tambahnya.
Untuk diketahui, Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 resmi dibentuk. Itu setelah Gubernur yang lama, Wan Thamrin Hasyim membacakan LKPj dihadapan dewan beberapa waktu lalu. Ada sebanyak 14 anggota Dewan dipercaya menjadi anggota pansus. Adapun anggota pansus, adalah Supriyati, Karmila Sari, Erizal Muluk, Makmun Solihin, Almainis, Nasril, dan Eddy A Mohd Yatim. Lalu, Yurjani Moga, Bagus Santoso, Marwan Yohanis, Mansyur HS, Abdul Wahid, T Nazlah Khairati dan Ilyas HU.(adv)
