PLT Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman hadir dalam Rembug Integritas Nasional I 2015 di Semarang. Hal ini membuktikan komitmen dan dukungan Plt Gubri untuk membenahi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

"Sejak awal kami terus mendorong seluruh ASN di SKPD menjadi tunas integritas. Mendorong terciptanya integritas di Pemprov dan Pemkab tentunya," ujar Plt Gubri

Pada kesempatan tersebut para delegasi yang dihadiri para gubernur di Indonesia termasuk Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman melakukan penandatanganan terhadap pembentukan tunas integritas di masing-masing Kementrian/lembaga/organisasi lainnya/pemerintah daerah (KLOP).

Kemudian yang kedua dilakukan penandatangan, menjadi pelopor dan teladan dalam membangun Integritas di organisasi dan berperan aktif dalam pembangunan integritas di sektoral dan pilar bangsa

terakhir yang ketiga, Berkontribusi untuk membangun sistem pendidikan Integritas yang terpadu di tingkat Nasional dan keemapat berperan secara aktif dalam kegiatan kolaborasi dan rembug Integritas Nasional lebih lanjut

Rembug Integritas Nasional ini adalah tajaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Photo bersama Plt Gubri usai Tandatangani Rembuk Integritas Nasional I 2015 di Semarang.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Kota Makassar.

Di mana, Munas V APPSI kembali memilih secara aklamasi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua APPSI periode 2015 - 2019. Selain itu Munas juga menghasilkan 13 Rekomendasi.

Plt Gubri saat menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Gubernur Provinsi Sulsel menjadi Ketua APPSI secara aklamasi Pada Munas APPSI V 2015 yang dihadiri Gubernur seluruh Indonesia

Di antaranya APPSI merekomendasikan arahan Presiden RI yakni tidak boleh ada pemeriksa lain yang masuk sebelum APIP berkerja, kecuali tertangkap tangan. Kemudian BPK tidak boleh mengekspos temuan sebelum 60 hari.

Plt Gubri hadir serta Tandatangani Rembuk Integritas Nasional I 2015 di Semarang

Arahan selanjutnya yaitu Kebijakan tidak bisa dipidanakan, sepanjang tidak ada kecurangan, karena direction Gubernur/Bupati/walikota itu adalah sesuatu yang melekat, jika kemudian ditemukan ada kesalahan, dapat diberi sanksi administrasi dan atau sanksi perdata.

Semua anggaran yang dikeluarkan dalam keadaan emergency tidak boleh dipidanakan selama hal itu ditujukan untuk kepentingan umum, arahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden agar mengikat semua pihak di pusat dan daerah

Pada Munas ini Ibu Negara Hj Iriana Jokowi mencoba makanan khas Riau yaitu mie sagu yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. "Saya suka dengan mie sagu ini, karena enak kalau sudah dimasak,’’ ujar Ibu Negara.

Mie sagu ini merupakan makanan khas Riau yang dipamerankan Ketua PKK Riau Hj Sisilita Arsyadjuliandi Rachman pada pergelaran Munas ke- V APPSI. Ketua PKK Riau Sisilita langsung mendampingi ibu negera Hj Iriana Jokowi untuk melihat stand pameran Provinsi Riau.(adv)