Salah satu agenda yang dilaksanakan yaitu Rakor Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Riau di Pekanbaru, hari ini (15/7/2019).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengungkapkan kepada semua pihak bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau serius dalam menanggulangi karhutla.

 

"Salah satu solusi agar masyarakat di Provinsi Riau tidak membakar lahan adalah memberikan subsidi dan peralatan berat untuk membantu mengolah lahan," ungkap Ahmad dalam sambutannya.

 

Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa beberapa kejadian karhutla yang sudah terjadi di bulan ini membuat para pihak meningkatkan kesiagaan dilapangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Manggala Agni KLHK adalah dengan melakukan pemadaman serta patroli terpadu dengan TNI, Polri, dan Masyarakat sejak bulan Mei 2019.

 

"Sejak kebakaran tahun 2015 kami berupaya melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan pencegahan dengan patroli terpadu, kampanye, pelatihan bagi stakeholder, serta pembentukan dan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)", ungkap Raffles.

 

Raffles melanjutkan, Patroli terpadu di wilayah rawan karhutla sedang kita upayakan untuk dipermanenkan menjadi patroli rutin dengan komando bertingkat pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

 

Raffles juga menerangkan bahwa program pemerintah yang mendukung penyiapan lahan tanpa bakar sudah banyak menampakan hasil dan mendapat apresiasi dari negara lain. Program ini menjadi solusi alternatif dalam mengelola bahan bakaran di lapangan yaitu dengan praktek pembuatan cuka kayu, kompos, dan briket arang.

 

Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK, Iwan Eka, mengungkapkan kita harus fokus pada salah satu dari tujuh prioritas pada RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, mencegah bencana, dan perubahan iklim.

 

Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hukum, Jhoni Siahaan, menjelaskan selain upaya pencegahan karhutla dan penyadartahuan masyarakat, penegakan hukum juga merupakan upaya prioritas pasca kebakaran hutan dan lahan agar tidak terulang.

 

"Dalam hal penegakan hukum kejahatan kehutanan kami mengharapkan terjalin koordinasi juga dengan Polri dan kejaksaan." ungkap Jhoni yang hadir dalam rakor.

 

Rakor yang dihadiri 80 orang peserta dari Pemerintah Daerah Riau, Kepala BPBD se Provinsi Riau, BMKG, BPPT, dan Pemadam Kebakaran ini menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain perlu adanya penyadartahuan masyarakat tentang karhutla sebagai aksi mitigasi, mendorong pemda untuk menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), pengarusutamaan penanganan bencana dan perubahan iklim, dan bersinergi dalam penanganan kasus kejahatan kehutanan dengan para pihak penegak hukum dan jaksa.

 

Sementara itu, Manggala Agni Daops Siak juga sedang melaksanakan pemadaman di tiga lokasi karhutla. Ketiga lokasi tersebut meliputi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Kecamatan Dayun, dan Kecamatan Sei Apit.

 

Di lokasi lain, Manggala Agni Daops Pekanbaru juga melaksanakan pemadaman di Kecamatan Rumbai dan Manggala Agni Daops Rangat juga melakukan pemadaman di Kecamatan Kuala Cinaku.

 

Sinergitas Kementerian LHK, TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah dan stakeholder serta masyarakat dalam pengendalian karhutla di Provinsi Riau diharapkan mampu mengendalikan karhutla yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus, bulan depan.(ADV)