Pemprov Riau Raih Pengelolaan Kepegawaian Terbaik

Advertorial | Kamis, 12 Juli 2018 - 12:01 WIB

Pemprov Riau Raih Pengelolaan Kepegawaian Terbaik
TERIMA AWARD: Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mewakili Gubri H Arsyadjuliandi Rachman menerima BKN Award 2018 dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana di ICE Tangerang, Banten, Rabu (11/7/2018). (BKD RIAU FOR RIAU POS)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dari 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia, Riau berhasil menjadi yang terbaik bersama empat provinsi lainnya pada BKN Award 2018. Ini setelah berhasil menyabet gelar pengelolaan kepegawaian terbaik kategori provinsi di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten,  Rabu (11/7).

Penghargaan diterima Kepala BKD Ikh­wan Ridwan mewakili Pemprov Riau yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Prestasi yang diraih ini diakui Ikhwan tak terlepas dari bimbingan dan motivasi besar dari Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman selama memimpin Bumi Lancang Kuning.

“Alhamdulillah kita menerima BKN Award 2018, dan mewakili ASN Pemprov kami mengucapkan terima kasih kepada BKN yang melaksanakan penilaian atas kerja kita selama ini. Khususnya terima kasih kepada Bapak Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang terus memberikan dukungan dan motivasi untuk perbaikan pelayanan di bidang kepegawaian,” kata Ikhwan Ridwan kepada Riau Pos melalui sambungan telepon usai menerima penghargaan, kemarin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi dan seluruh jajaran BKD yang telah bekerja secara maksimal untuk terus melakukan perbaikan pelayanan kepegawaian. Menurutnya apa yang sudah ditanamkan pimpinan melalui integritas membuahkan hasil.

Selain Riau, empat provinsi yang juga menerima penghargaan adalah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali dan Jawa Barat. Penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah pengelola kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017. Ada tujuh kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN Award ini.

Yakni meliputi perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pemanfataan computer asissted test (CAT), penilaian kompetensi aparatur sipil negara, implementasi penilaian kinerja pegawai, dan komitmen pengawasan dan pengendalian.(egp/adv)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook