PERINGATAN HUT KE-71 KABUPATEN KAMPAR

Momen Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan

Advertorial | Senin, 08 Februari 2021 - 11:10 WIB

Momen Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan
Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal bersama Wakil ketua DPRD Kampar Repol saat memimpin sidang di gedung DPRD Kampar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol menilai, ulang tahun ke-71 Kampar harus menjadi momen evaluasi bagi pemerintah agar dapat terus lebih baik di semua bidang. Terutama pelayanan dasar seperti bidang kesehatan dan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur. Menurutnya, masih banyak yang perlu ditingkatkan.

"Ulang tahun ke-71 ini merupakan momen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan, karena fungsi pemerintah yang utama adalah melayani masyarakat. Tentunya saja selain itu adalah bidang pembangunan, khususnya infrasturktur yang menjadi visi dan misi daerah," terangnya.  

Repol memulai dari pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan masyarakat terlayani kebutuhan kesehatannya. Baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mau pun di Puskesmas. Menurut dia, hal terpenting dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah sumber daya manusia (SDM) atau tenaga medis.  "Mereka harus mengubah pola pikir. Karena kita ini adalah pelayan," ujar pria yang kini juga menjabat Ketua Partai Golkar Kampar ini.

Untuk memperbaiki pelayanan bidang kesehatan, petugas kesehatan harus proaktif turun ke masyarakat memberikan pelayanan. Sudah saatnya petugas kesehatan jemput bola, siapa yang sakit diobati. Tidak zamannya lagi, kata Repol, hanya menunggu.

Repol juga menekankan pentingnya pemerintah memberi penghargaan pada tenaga medis yang berdedikasi tinggi dalam melayani. Bagi petugas yang memberikan pelayanan terbaik, harus diberi penghargaan yang pantas. Ini agar mereka bisa terus meningkatkan pelayanannya.

Kemudian, pelayanan pendidikan yang merupakan salah satu yang terpenting. Tidak boleh ada anak-anak Kampar yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya. Pemerintah harus betul-betul memfasilitasi anak-anak Kampar supaya dapat menempuh pendidikan bahkan hingga ke jenjang kuliah. "Difasilitasi betul anak-anak Kampar, jika perlu dibantu sampai kuliah," kata Repol.

Kampar saat ini telah memiliki perguruan tinggi yang bahkan berlabel universitas, yang kualitasnya tidak kalah dengan universitas-universitas yang ada di luar daerah. Itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Salah satunya Universitas Pahlawan, yang semestinya bisa disokong kemajuannya.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan, Repol meminta pemerintah memperbaiki kondisi ruang-ruang belajar. Termasuk terus meningkatkan mutu SDM dan tenaga pendidik yang kita punya. "Ruang belajar yang belum maksimal kita maksimalkan, SDM yang belum maksimal kita tingkatkan," ucap Repol.

Repol juga menyorot masih belum maksimalnya pelayanan Disdukcapil. Kata dia, pelayanan catatan sipil itu harus semakin baik. Petugas harus memberikan pelayanan dengan sistim jemput bola ke bawah. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kota Bangkinang hanya untuk mengurus satu dokumen kependudukan. Repol mendorong Disdukcapil Kampar untuk memperbanyak mobil-mobil pelayanan keliling agar warga mudah mengakses pelayanan.

"Perbanyak mobil pelayanan keliling. Dekatkan pelayan ke masyarakat, ke kantor camat. Di pasar-pasar ada standby petugas yang melayani, di tempat keramaian standby-kan petugas pelayanan," sebutnya.

Terakhir, Repol mengevaluasi bidang perizinan. Dirinya menilai ada perbedaan pola pelayanan dengan Kota Pekanbaru. Repol menilai, perizinan di Pekanbaru jauh lebih cepat. Selain itu biayanya juga murah. Dirinya menilai di Kampar, untuk izin masih banyak pintu, padahal namanya pelayanan satu pintu.

"Mestinya, pelayanan satu pintu itu segala urusan bisa selesai di satu gedung. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke instansi-instansi lain. Nyatanya pelayanan satu pintu kita masih belum seperti itu. Masyarakat masih harus datang ke PUPR untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masih datang ke DLH bila urusan menyangkut  dengan lingkungan, masih ke Dinas Perkebunan bila menyangkut urusan perkebunan. Mestinya ada perwakilan dinas-dinas itu di satu tempat," ungkapnya. (adv)

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook