PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, menegaskan supaya Wali Kota Pekanbaru tegas terhadap anak buahnya. Jika ada yang tidak bisa membantu atau mengawal kebijakan disarankan untuk di evaluasi dan ganti saja.
Hal ini tentu dalam penanganan dan penanggulangan pandemik corona (Covid-19), yang sudah lebih kurang satu bulan terjadi di Pekanbaru namun bantuan belum maksimal disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Dan ujungnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini menjadi sasaran cacian dan hujatan masyarakatnya sendiri, tanpa ada anak buah yang pasang badan untuk memberikan penjelasan soal bantuan sosial yang belum maksimal dijalankan.
"Seperti kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, camat, dan lurah yang tidak mampu menterjemahkan visi misi Wali Kota Pekanbaru, khususnya dalam penanganan Covid-19 saat ini, diminta segera untuk dilakukan evaluasi dan pecat," tegas Aidil kepada wartawan.
Disampaikan Aidil, mestinya, OPD di bawah kendali wako ini dapat membantu menangani dan menanggulangi masalah yang didampak oleh Covid-19 ini sampai ke masyarakat awam. Bukan malah menyudutkan pemerintah, tanpa bisa memberikan solusi kongkrit yang menyejukkan. Serta, para anak buah wako ini seyogyanya tanggap dan cepat serta kreatif.
Lalu soal penerapan PSBB ini juga, disarankannya harus didukung dengan percepatan distribusi bansos bagi yang terdampak. Terutama soal validasi data yang sampai saat ini masih belum duduk.
"Kita support PSBB ini, apalagi ini disebut berhasil memutus mata rantai penyebaran corona dengan memaksimalkan kebijakan social distancing, " ungkapnya.
Begitu juga soal anggaran penanggulangan Covid-19, Aidil juga minta pemko berterus terang. Baik ke DPRD kota Pekanbaru, atau langsung kepada masyarakat melalui media-media yang ada, media massa, media sosial atau media camat, lurah, RT/RW. Harus ada solusinya apa, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan.
"Anggaran Rp115 miliar itu belum ada, hanya di buku catatan. Itu seharusnya dikasih tahu ketika DPRD mengadakan pertemuan sama Pemko melalui gugus tugas supaya tidak ada fitnah, dan tidak ada dusta di antara kita semua," jelasnya.
Harapan Aidil, PSBB yang diterapkan di Pekanbaru, harus sejalan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Dan ditegaskan jangan nunggu PSBB selesai baru bantuan sampai.
''Harusnya sejalan, ketika diperpanjang maka saat itu juga bantuan diberikan dengan melibatkan semua unsur agar pendistribusiannya segera sampai. Karena bantuan ini sangat diharapkan masyarakat yang terkena dampak itu," katanya.
Dia juga menegaskan, masalah data ini ambil yang cepat saja, soal penerapannya di lapangan tentu harus mengacu kepada aturan yang berlaku.
"Maksimalkan data RT/RW dan harus dimasukkan dan yang penting sesuai aturan yang berlaku," kata Aidil.
Termasuk juga, disarankan Aidil, Pemko Pekanbaru diminta juga untuk membantu masjid yang berada di pinggiran kota. Karena, sejak PSBB diberlakukan, tutupnya masjid ini berdampak kepada minimnya infaq dari jamaah.
"Minimal meringankan dalam pembayaran tagihan listrik. Termasuk kebutuhan hidup bagi gharim masjid," pungkasnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
