BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Ratusan massa Forum Sopir dan Pekerja Tambang (FSPT) Kabupaten Kampar yang terdiri ratusan sopir truk dan pekerja tambang jenis galian C melakukan aksi damai di depan kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar di Jalan Lingkar, Bangkinang, Selasa (7/3/2023).
Kedatangan mereka mengadukan nasib pengusaha, sopir truk maupun pekerja tambang yang mengalami kesulitan ekonomi pasca adanya penertiban tambang di sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar oleh Tim Yustisi maupun pihak berwajib.
Koordinator FSTP Canggih Triguna Hakim mengatakan, mereka datang ke DPRD untuk menanyakan nasib mereka yang sudah hampir kelaparan semenjak pihak berwajib intens melakukan razia.
“Kelumpuhan ekonomi sudah berlangsung sejak dilakukan razia. Untuk itu, kami berharap Bupati dan DPRD Kampar mencari solusi untuk kami. Kami hadir untuk menanyakan nasib kami yang saat ini hampir kelaparan,” ungkap Canggih.
Mereka menuntut tiga hal, yaitu menuntut kebijakan dari daerah terkait penertiban yang berdampak langsung bagi para supir dan pekerja tambangan. Menuntut agar para supir dan pekerja tambangan kembali bekerja untuk menghidupi keluarga pekerja yang menggantungkan hidup dari galian C.
Serta meminta pemerintah mengambil langkah strategis agar proses penambangan tetap berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aturan serta dampak lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kampar H Fahmil SE ME langsung menemui masyarakat dan menyampaikan bahwa niat baik masyarakat akan ditanggapi dan langsung dibawa pertemuan ke gedung DPRD yang diwakili beberapa orang massa.
Dalam pertemuan ini juga hadir Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, Plt Satpol PP Arizon Kabag Sumber Daya Alama (SDM) Kampar Syafaruddin, Kabag Ops Kompol Maitertika SH MH dan koordinator massa Canggih Triguna Hakim, Willian dan 6 orang lainnya dari masyarakat.
Fahmil mengajak perusahaan untuk taat mengurus izin, dan tidak segan untuk menghubungi dirinya jika ada yang melakukan upaya mempersulit izin.
‘’Apalagi izin usaha harus diurus di Pemprov, dan kami menerima aspirasi bapak-bapak. Dan sampaikan kepada pengusahaan-pengusaha untuk mengurus izin dan difasilitasi oleh Bupati Kampar dan dinas yang terkait,” jelas Fahmil.
Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Didik Pryo Sambodo SIK mengatakan, bahwa pihaknya melakukan razia bersama tim Yustisi dan berkat laporan dari masyarakat juga.
“Maka kami segera turun dan Tim Yustisi melakukan razia, saya berharap, kepada pengusaha untuk diikuti peraturan dan pastikan kita tidak akan menindak. Dampak dari alat berat dan mesin penyedot sangat buruk untuk alam kita,” ungkap Kapolres.
Kapolres berharap, Pemkab Kampar memfasilitasi masyarakat dengan Pemprov untuk mengundang pengusaha-pengusaha di Kampar, agar ada solusi untuk para supir.
Koordinator aksi Canggih Tridarmawan mengaku lega dengan hasil keputusan yang didapat usai menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil dan sejumlah OPD terkait tersebut.
‘’Alhamdulillah, kita dapat solusi bagi warga yang menggunakan alat secara manual, seperti pakai sekop diberi dispensasi, dan bagi yang menggunakan alat berat, Pemda Kampar akan memanggil pihak pengusaha dalam waktu singkat, dan menghadap Dinas ESDM Provinsi Riau,” terangnya.
Ia menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran mereka disambut satu-satunya Wakil Rakyat DPRD Kampar yakni Fahmil SE ME, politisi PKS ini menerima sejumlah perwakilan massa dan OPD terkait di ruang Banmus DPRD Kampar.
Fahmil meminta agar persoalan galian C ini bisa diselesaikan karena menyangkut hak hidup orang banyak.
‘’Apalagi ini soal supir, tukang muat, saya sudah sampaikan ke anggota saya untuk membuat surat ke ke Dinas ESDM Provinsi Riau,” tegas Fahmil.(adv)
