BALIKPAPAN (RIAUPOS.CO)----- Pemilu Serentak 17 April 2019 semakin dekat, reklame berupa baliho dan spanduk kian bertebaran di setiap sudut jalan. Memajang foto dan nomor urut para kontestan yang berlaga.
Namun, efektifkah kampanye dengan alat peraga tersebut? Di tengah krisis kepercayaan pemilih. Saat jumlah golongan putih (golput) tak pernah surut.
Tim Riset Kaltim Post melakukan jajak pendapat pada 26-27 Februari lalu. Tajuknya, seberapa efektif gaya kampanye Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) 2019. Yang masih menerapkan cara lama. Reklame berupa baliho dan spanduk memenuhi sejumlah titik jalan di semua daerah di Kaltim. Bahkan cenderung merusak estetika kota.
Hasilnya pada 28 Februari, 71,43 persen pembaca yang mengikuti jajak pendapat menyebut reklame sudah tidak efektif sebagai metode kampanye. Sementara 28,57 persen mengatakan kurang efektif. Tak ada yang menyebut metode ini efektif alias nol persen.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda Sonny Sudiar dengan gamblang menyebut reklame sebagai bentuk kampanye hanya buang-buang uang. Alias boros. Tak akan efektif menggaet suara pemilih. Penelitiannya, alat peraga kampanye (APK) model ini hanya bisa mengangkat 5 persen suara.“Ada dua dampak adanya reklame. Menjadi informasi kepada khalayak ramai. Di sisi lain memunculkan antipati dari pemilih,” ujar Sonny.
Antipati muncul ketika APK mengganggu estetika kota dan menjadi sampah demokrasi. Saat reklame kondisinya rusak dan mengotori lingkungan. Menjadi tidak efektif karena begitu banyak calon legislatif yang harus dilihat. Memang dengan banyaknya reklame, mampu meningkatkan popularitas. Namun, populer saja tak cukup.
