MEDAN (RIAUPOS.CO) - Isu perubahan iklim (climate change) selalu santer di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir emisi karbon. Salah satunya Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sejak 2020 mulai melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
Seperti dikatakan Sr Manager Operation Engineering PHR, Erwin Sianturi saat menjadi narasumber pada diskusi panel low carbon pada kegiatan 2nd Northen Sumatera Forum (NSF) di Hotel Adimulia, Kamis (28/10/2022) lalu.
‘’Transisi energi adalah suatu keharusan. Saat ini, energi baru terbarukan (EBT) masih perintis dan skala studi,’’ ujar Erwin.
Berbagai cara dilakukan saat ini. Salah satunya menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sumber daya operasional. Erwin mengatakan ada perencanaan 25 MegaWatt, dari kebutuhan PHR sebanyak 400 MegaWatt.
Kebutuhan sumber daya operasional ini di PHR itu, untuk memenuhi wilayah kerja sebanyak 175 kilometer persegi di tujuh wilayah. Yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pekanbaru, dan Dumai.
Erwin mengatakan di Riau, paparan sinar mataharinya tidak terlalu tinggi seperti Jawa dan Bali. Namun, sangat bagus untuk PLTS.
‘’Tantangan yang kami hadapi adalah lahan. Sebab untuk 1 MegaWatt kami perlu 1 hektare. Namun, inilah bentuk komitmen kami akan transisi energi,’’ tuturnya.
Implementasi PLTS di PHR WK Rokan
Mendukung target pemerintah pada Paris Agreement untuk mempercepat transisi energi dan target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 serta mencapai net-zero emissions di tahun 2060 dengan medium term 29 persen-41 persen di tahun 2030.
PHR mendukung inisiatif decarbonization dengan cara membangun PLTS di WK Rokan. Lokasi dan kondisi geografik WK Rokan memiliki potensial photovoltaic power output yang mumpuni untuk instalasi PLTS.
‘’Studi terkait implementasi PLTS di WK Rokan, termasuk studi pemilihan lokasi dan studi terkait dampak penetrasi PLTS terhadap kestabilan sistem kelistrikan WK Rokan serta benefit analysis, telah kami lakukan dan disimpulkan tidak mengganggu sistem kelistrikan WK Rokan,’’ jelas Erwin.
Lokasi-Lokasi PLTS di PHR Rokan
Dari hasil survei lokasi di Duri, Dumai, dan Rumbai didapatkan rekomendasi area pengembangan PLTS dengan potensi total luasan lahan mencapai 28.87 hektare yang mencukupi untuk pengembangan PLTS sebesar 25 MWp, dengan sebaran seperti pada table di bawah ini.
Lokasi Luasan (ha) Potensi Kapasitas (kWp)
Duri Area gate 1 - lokasi 1 3.46 3.600.0
Area gate 1 - lokasi 2 3.58 3.600.0
Sinabung Singgalang Kompleks-lokasi 1 4.00 3.150.0
Sinabung Singgalan Kompleks-lokasi 2 1.75 1.800.0
Sibanung Singgalang Kompleks-lokasi 3 3.14 3.150.0
Dumai Area Camp Borobudur 2.12 2.000.0
Rumbai Kompleks PIICR 4.99 3.300.0
Area Wisma Sungkai 2.80 2.500.0
Rooftop Rumbai 1.32 1.900.0
Total 28.87 25.000.0
Sumber PHR, 2022
November 2021, lanjut Erwin, inisiasi implementasi PLTS WK Rokan, Januari-Maret dilakukan studi/kajian PLTS meliputi modeling, validasi, load flow, short circuit, frequency stability, protection, quasi dynamics, survey lokasi. Pada April 2022 dilakukukan diskusi making untuk persetujuan implementasi PLTS 25 MWp WK Rokan, April-Juni 2022 rekayasa desain dan komersialisasi penyelesaian proses DED dan pengadaan jasa PLTS, Agustus-sekarang dilakukan proses kontruksi PLTS 25 MWp Rokan Duri, Dumai dan Rumbai. target penyelesaian Duri (Q4 22), Dumai (Q1 23), Rumbai (Q2 23).
‘’Proses flow PLTS WK rokan 25 Mwp, perizinan meliputi Amdal, PBG, IUPTLS, SLO. Itu tahapan yang sudah kita lakukan untuk terwujudnya PLTS ini,’’ beber Erwin.
Luas area PLTS seluruhnya 28,16 hektare dengan jumlah panel PV 64.000 panel terpasang dengan kapasitas 25 MWp. Investasi yang digelontorkan untuk proyek ini lebih kurang 20 juta dolar Amerika, diperkirakan energi yang dihasilkan 32,42 GWh per tahun.
‘’Manfaat yang diperoleh, pengurangan konsumsi bahan bakar gas 352 MMSCF per tahun, potensi efisiensi 8 persen active power (MW), 4 persen dari reactive power (MWAR). Manfaat bagi dunia pengurangan emisi CO2 23.000 ton per tahun, pengurangan pajak karbon 48,261 dollar Amerika per tahun,’’ terangnya.
Tidak hanya PHR, perusahaan migas lainnya juga menerapkan bagaimana meminimalisir emisi karbon dengan menanam pohon sebanyak mungkin, seperti yang dilakukan oleh Medco.
Perwakilan Medco Energy Climate Change Strategy, Firman Dermawan. Dia menyampaikan satu tahun ini sebanyak 59 ribu pohon yang telah ditanam. Namun, pohon yang ditanam oleh Medco, diyakini memiliki kapasitas menyerap karbon yang cukup banyak.
‘’Ada jenis meranti, kemiri, palem dan buah-buahan lainnya,’’ ujar Firman.
Ia mengatakan dengan menanam pohon sebanyak mungkin, dapat efektif mengurangi emisi karbon. Ia mengatakan iklim di Indonesia dikontrol melalui hutan.
‘’Indonesia ini kawasan hutan, makanya kami terus membantu melakukan kegiatan penghijauan. Penanaman pohon ini tidak berhenti di sini saja, tapi terus ke depannya,’’ ungkap Firman.
Langkah yang dilakukan Medco ini, tidak terlepas dari data yang menyebutkan Indonesia ranking ke-12 dari 35 negara dengan risiko moralitas sangat tinggi.
Hal ini ditambah dengan berbagai fakta yang didapat Medco. Firman mengatakan dari pembicaraan dengan beberapa pihak, di Jawa Barat kehilangan 700 hektare akibat tenggelam jadi laut.
‘’The Paris Agreement, jadi titik tolak perubahan dunia. Pemerintah meningkat itu, kami pun berupaya membantu semaksimal mungkin,’’ ujarnya.
Firman mengakui Medco beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga, pihak dari Medco melihat betapa pentingnya mitigasi risiko. Di tahun 2017 dan 2018, Medco sudah menentukan isu-isu apa yang jadi fokus salah satunya emisi gas rumah kaca.
‘’Kami terus berupaya mengurangi emisi saat produksi migas. Kami juga mengurangi gas keluar, dan saat ini sedang masa transisi ke energi rendah karbon seperti memberdayakan geothermal di Bali Timur dan Bali Barat,’’ tuturnya.
Segala upaya yang dilakukan Medco ini, tentunya dengan harapan mendukung program pemerintah penurunan emisi karbon di 2060. Tidak hanya Medco, SKK Migas pun memulai komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Syaifudin mengatakan bahwa ke depan energi dari fosil masih boleh, tapi harus bersih.
‘’Tentunya hal ini menjadi lebih menantang bagi investasi di bidang hulu migas,’’ ujar Syaifudin.
Konsep energi bersih ini, tentunya harus diadopsi setiap investor yang masuk ke Indonesia. Selain itu, SKK Migas juga menargetkan penanaman pohon 1,7 juta setahun. Sampai saat ini sudah tercapai 70 persen.
Tantangan Utama Transisi Energi Nasional
Beberapa tantangan utama hadir di tengah pergerakan menuju transisi energi nasional yakni tansisi portfolio: Bagaimana menyeimbangkan transisi dengan kinerja bisnis dan keandalan operasional. Kompetisi dengan energi berbasis fosil: Persaingan (dalam hal harga komoditas, keandalan, dll) dengan energi berbasis fosil di sektor-sektor utama, misal listrik dan transportasi. Teknologi: Beberapa teknologi utama masih dalam tahap awal (proyek percontohan dan/atau proyek lab), Pembiayaan; Skala proyek vs biaya pembiayaan dan regulasi; Pengembangan awal regulasi (misalnya pajak karbon, insentif, dll) relatif terhadap negara-negara maju lainnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili Danang menjelaskan, Riau menjadi salah satu provinsi pilot perencanaan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Di mana tujuan pembangunan dalam RPJMD Riau 2019-2024 mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau hijau) yakni 204,61 juta ton CO2eq. Proyeksi emisi BAU tahun 2020= 408.551 juta ton CO2eq, proyeksi emisi mitigasi tahun 2020= 188.718 juta ton CO2eq.
Capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di Provinsi Riau tahun 2010-2019, emisi gas rumah kaca di Riau tahun 1918 sebesar 396.651 giga gram CO2-ekivalen, tahun 2020 sebesar 343.988, tahun 2021 302.901, tahun 2022 sebesar 297.332, tahun 2023 diperkirakan turun menjdi 297.275 dan tahun 2024 285.075.
‘’Untuk mewujudkan Riau hijau, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan dilakukan pendekatan bidang kehutanan, lahan, gambut dan blue carbon, bidang pertanian, bidang energi, transportasi dan industri, bidang pengelolaan limbah diperlukan keterlibatan berbagai pihak yakni pemerintah, perguruan tinggi, swasta, CSO dan filantropi, media,’’ sebut Danang.
Laporan: Henny Elyati
Editor: Edwar Yaman
