Pajak Sekolah Menabrak Pancasila dan Konstitusi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Kebijakan macam ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tak layak dilanjutkan. Ketua Umum PP . . .