Masyarakat Menggugat Aturan Penunjukan Plt Kepala Daerah oleh Pusat

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Aturan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), . . .