Dia juga membandingkan dengan KPK yang ada di negara lain. Walaupun negera lain sudah terbebas dari kejahatan korupsi, namun kewenangan KPK masih saja kuat. "Kalau kita lihat KPK di Hongkong tahun 1974 ada ketika Hongkong menjadi daerah paling korup. Sekarang Hongkong menjadi wilayah kedua terbersih dari korupsi kedua di Asia, KPK-nya masih ada,” jelasnya.

Johan memaparkan, sejak Indonesia memberlakukan otonomi daerah, korupsi tidak hanya terkonsentarsi di pusat, namun juga melebar ke daerah. Kesalahan tersebut bukan pada otonomi daerahnya, melainkan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang kekuasaan di daerah. Bahkan korupsi di daerah terjadi akibat perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif.

"Bukan otonominya yang salah, tapi penyalahgunaan kewenangan. Contohnya APBD belum ketok palu, ada tawar-menawar untuk anggaran hibah dan bansos antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan data KPK sampai Juni, tercatat 14 gubernur, 48 bupati dan wali kota, dan 118 pejabat eselon 1 dan 2 yang masuk tersangkut kasus dugaan korupsi di KPK," ungkap pada kesempatan yang dihadiri sejumlah anggota DPRD dari berbagai daerah di Sumbar, kepala SKPD, dan pejabat eselon lainnya.

Pj Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengatakan, penyusunan anggaran menjadi perhatian KPK, termasuk gratifikasi yang sering terjadi pada pejabat. Dia mengharapkan pencegahan ini bisa maksimal sehingga anggaran pembangunan bisa terserap atau terealisasi maksimal.

Di Sumbar, dia menyampaikan telah dibentuk tim pencegahan dan pemberantasan korupsi secara internal. "Ini harus dimaksimalkan," tegas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini.(eko)

Laporan: RPG

Editor: Fopin A Sinaga