Sebagian pemilik warung, hanya mengunakan bon putih (bill sementara). Meskipun pengunjung ramai, namun hanya beberapa lembar bill saja terpakai.

“Kendati sudah pukul 11.00, namun hanya tiga lembar bill saja terpakai,” ujar Kasi Penagihan dan Pengawasan Dipenda Padang, Al Anhar saat sidak dan sosialisasi yang dilansir Rabu (17/2/2016).

Kepala Dipenda Padang Adip Alfikri menegaskan bahwa aturan penyertaan bill saat bertransaksi, wajib dilakukan. Pengunjung wajib dikenakan 10% dari nilai transaksi makan dan minum mereka. Pemilik warung kopi atau restoran hanya bertugas menyetor pajak tersebut ke Dipenda Padang. ”Karena media mengambilan pajak tersebut memang dari bill yang difasilitasi pemerintah kota,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa uang pajak makan dan minum dari pengunjung itu bukan uang pengusaha. Sesuai aturan yang ada, pemilik restoran hanya melampirkan bill pajak, bukan uang pengunjung yang mereka ambil.

Kasatpol PP Kota Padang Firdaus Ilyas menambahkan, agar sosialisasi ini berjalan lebih lancar dan pengusaha mengikuti semua kebijakan pemerintah daerah, Dipenda harus menggandeng Satpol PP dalam menindak pengusaha nakal.

”Bagi wajib pajak yang ketahuan dan tidak menggunakan bill, serta ditemukan barang buktinya, kita siap melakukan tindakan tipiring melalui Satpol PP,” katanya.

Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang sendiri diketahui setiap tahunnya selalu meningkat, seiring makin ramainya dunia pariwisata.

Tahun 2014 target pajak restoran hanya Rp23 miliar, sedangkan tahun ini jadi Rp26 miliar. Seiring kian gencarnya sosialisasi bill, diharapkan penerimaan pajak restoran semakin meningkat dan PAD Padang makin tinggi. ”Dengan PAD lebih tinggi, maka pembangunan semakin meningkat pula,” ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) itu. (cr9/iil)

Sumber: Jawa Pos

Editor: Hary B Koriun