SIAK (RIAUPOS.CO) -- Bupati Siak Alfedri MSi menyebutkan, data dikategorikan sebagai jenis kekayaan baru bangsa yang saat ini lebih berharga dari minyak.
Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Selain itu, hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi dan regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi.
"Inilah suatu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga harus dimantapkan. Selain itu, ini pertama kali dilaksanakan secara online, sehinga satu data sangat diperlukan untuk seluruh Indonesia untuk keperluan administrasi kependudukan," jelas Bupati Siak Alfedri saat membuka Focus Group Discussion (FGD) satu data kependudukan di Kecamatan Mempura, Rabu (27/11).
Hal tersebut ditindaklanjuti pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kembali melaksanakan sensus penduduk dengan tujuan menyediakan data jumlah komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia.
Kegiatan FGD satu data kependudukan sinergi diadakan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dalam penyediaan data kependudukan yang berkualitas.
Kegiatan tersebut juga dihadri Forkopimda , serta para camat tersebut dan diharapkan agar dapat ikut berpartisipasi secara aktif untuk melakukan diskusi mengenai data kependudukan.
Dirinya juga mengapresiasi dengan adanya kegiatan FGD satu data kependudukan, mengingat pada saat ini untuk Siak juga salah satu termasuk pilot project dalam menyelesaikan satu peta Indonesia yang mana merupakan aset baru bangsa Indonesia, agar memantapkan satu data yang dipersiapkan oleh BPS dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Camat kami ingatkan harus dilaksanakan tahapan ini di lapangan untuk membantu apa yang diperlukan oleh BPS, kalau ada kendala lapangan tolong disampaikan," imbaunya.(kom)
Laporan WIWIK WIDANINGSIH, Siak
