(RIAUPOS.CO) - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 Kabupaten Siak, sebagai instrumen kebijakan fiskal berperan strategis dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan dalam visi dan misi Kabupaten Siak 2016-2021.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri tentang Optimalisasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, yang diikuti Asisten I Setda Kabupaten Siak, Budhi Yuwono.
Rapat virtual itu membahas tentang sebuah kebijakan fiskal,di tengah pandemi, APBD Kabupaten Siak 2020 diharapkan dapat di implementasikan secara kredibel, efektif, serta berkelanjutan, sehingga menjadi motor penggerak stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan menuju Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera.
Dalam upaya itu, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Koordinasi Virtual bersama Kementrian Dalam Negeri tentang optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, serta sosialisasi Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak) Masker bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di Ruang Siak Live Room,Lt.II Kantor Bupati Siak, Senin (10/8).
Asisten I Setda Kabupaten Siak, Budhi Yuwono, usai mengikuti acara tersebut mengatakan pentingnya segera melaksanakan optimalisasi terhadap progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak 2020.
“Walaupun di masa pandemi mengharuskan kita mengurangi aktivitas, bagi pemerintah daerah sangat penting untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang Mendagri harapkan dalam pertemuan virtual tadi,” sebutnya.
Menurut Budhi Yuwono, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai langkah kebijakan strategis untuk meningkatkan penyerapan APBD sebagai penopang perekonomian daerah dan nasional.
“Untuk mengoptimalkan penyerapan APBD, tadi Mendagri memberikan arahan untuk segera melakukan langkah strategis yang dapat langsung menyentuh masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan program padat karya tunai di tingkat desa dan kampung,” jelasnya.
Dalam kesempatan selanjutnya, Budhi Yuwono yang juga Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak mengatakan, dalam rakor virtual tersebut juga dibahas mengenai langkah bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menyosialisasikan Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak Masker).
“Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga membahas mengenai langkah bersama untuk menyosialisasikan Gerakan Bersama Pakai Masker. Menurutnya, gerakan ini didasari atas minimnya kesadaran masyarakat dalam menaati salah satu protokol kesehatan yakni memakai masker ketika keluar rumah,” urainya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan arahan Kementerian Dalam Negeri khusus pelaksanaan sosialisasi Gebrak Masker ini, agar dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk kader PKK, baik tingkat pusat maupun daerah.
“Sesuai arahan Mendagri, untuk sosialisasi Gebrak Masker ini agar dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan yang ada di pusat maupun di daerah. Mendagri juga mengimbau agar kader-kader PKK juga ikut aktif menyosialisasikan. Tentunya kita harapkan nanti kader PKK di Kabupaten Siak ini juga ikut aktif menyosialisasikan Gebrak Masker kepada keluarga dan masyarakat,” harapnya.
Pada sesi terakhir, Asisten I Budhi Yuwono menyampaikan harapan agar OPD di lingkungan Pemkab Siak segera mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran bisa di tingkatkan sekaligus ikut menyosialisasikan Gebrak Masker kepada masyarakat.(adv)
“Harapan kita bersama agar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ini untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan sehingga realisasi fisik dan keuangan dapat kita tingkatkan, sekaligus masing-masing OPD ikut menyosialisasikan Gerakan Bersama Pakai Masker. Dua hal ini harus kita lakukan bersamaan agar ekonomi dan kesehatan masyarakat dapat kita tingkatkan,” pungkasnya.
Rakor virtual ini juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait, serta provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.(adv)
