PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Siak melalui UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Siak terus berupaya agar masyarakat siap menghadapi persaingan dunia industri, dan dunia wirausaha salah satunya melalui program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi.
Kepala UPTD BLK Siak Abdul Malik mengatakan, angkatan kerja saat ini sedang menghadapi tiga tantangan ketenagakerjaan yakni bonus demografi, revolusi industri, dan pasca dampak pandemi Covid-19. Dan saat ini, UPTD BLK Siak telah melaksanakan 6 paket Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan sumber dana APBN 2023.
"Alhamdulillah kami sudah mengirim putra putri asal kabupaten siak ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu dan BBPVP semarang dan BBPVP Medan untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi," ujar Abdul Malik, SP MSi.
Sementara itu, instruktur pelatihan, Joko, SE, MSi didampingi Aulia Prima, SE mengatakan, program pelatihan Sepeda Motor Sistem Injeksi dan Refrigeration (AC) berbasis kompetensi di UPTD BLK Siak dimulai sejak tanggal 15 Mei 2023 Sampai Dengan 27 Juni 2023 ini diikuti sebanyak 32 orang dari masyarakat Kabupaten Siak sekitarnya.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden RI yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi & Pelatihan Vokasi. Dan kami pun mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha & Dunia Kerja," ujar Joko, Sabtu (10/6).
Lanjutnya, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang selalu memperhatikan program pelatihan kerja berbasis kompetensi agar para pemuda bisa bersaing di dunia industri dan dunia wirausaha, serta bisa memegang peranan penting di negeri melayu provinsi riau khususnya Kabupaten Siak.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa prinsip dasar dari pelatihan kerja berbasis kompetensi ini berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan. Pelatihan kerja berbasis kompetensi ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, asosiasi dan masyarakat.
Ia menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyadari bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Hal ini termasuk dalam upaya menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0
Ditambahkannya untuk mencapai sistem pelatihan berbasis kompetensi di tunjang beberapa faktor yaitu faktor program pelatihan, instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi, sarana dan prasarana, serta yang tidak kalah pentingnya pengambil kebijakan mengenai anggaran.
“Para peserta pelatihan ini di bekali bukan kemampuan teknis semata (hard skill) akan tetapi dibekali wawasan industri, etika kerja, motivasi, bekerja dalam team atau biasa sebut dengan soft skill. Setelah itu akan di uji oleh assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi P2 BBPVP Medan,” terangnya.
Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan yang bernama Ade didampingi rekanannya Surya dan Akbir mengatakan, kami ini korban PHK bencana Covid-19. Jadi kami sangat berharap sekali bantuan dari pemerintah dan pihak swasta agar kami diberi bantuan modal usaha atau bantuan mendapatkan pekerjaan, karena dimasa pasca selesainya bencana Covid-19 sangat susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan.(dof)
