SIAK (RIAUPOS.CO) - Bupati Siak Drs H Alfedri MSi didaulat menjadi pembicara terkait workshop nasional perluasan pengembangan adopsi dan implementasi transfer anggaran kabupaten/kota berbasis ekologi (TAKE) di Indonesia.
Kegiatan tersebut yang ditaja The Asia Foundation bersama sejumlah NGO nasional di Surabaya pada Rabu (5/10) siang. Di hadapan 49 peserta dari tujuh provinsi dan 23 kabupaten/ kota, 17 civil society organization (CSO) serta dua lembaga donor FCDO dan CLUA, Bupati Alfedri diminta berbagi pengalaman colaborative finance dalam mendukung implementasi Siak Kabupaten Hijau.
Tidak hanya tentang Kabupaten Hijau, tapi juga terkait berbagai pembelajaran mengenai dampak positif atas implementasi TAKE terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Materi yang dipaparkan terkait sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah maupun CSO. Serta peluang yang dapat memperkuat pelembagaan dan kolaborasinya dengan skema TAKE, dan sumber-sumber pendanaan lingkungan hidup lainnya.
Hal itu setelah terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Dikatakan Bupati Alfedri, merefleksikan adopsi dan pelaksanaan pengembangan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer atau EFT) di Indonesia, dia berbagi pengalaman pembiayaan hijau di Kabupaten Siak yang didukung oleh berbagai lembaga, baik CSO maupun lembaga pemerintah lainnya.
"Salah satunya melalui pola TAKE," kata Bupati Alfedri.
Dipaparkan Bupati Alfedri, Siak Hijau merupakan bentuk kerja bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pembiayaannya.
"Mengapa perlu kolaborasi, karena tidak semua agenda aksi Siak Hijau pada sektor tertentu menjadi kewenangan daerah," jelas Bupati.
Selain itu, kapasitas fiskal daerah terbatas untuk membiayai inisiatif kebijakan Siak Hijau. Oleh karena itu, Siak berkolaborasi untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, baik berupa program maupun pendanaan untuk mendukung Siak Hijau, baik oleh pemda, pemerintah desa, NGO, hingga private sector.
Para pihak yang mendukung Siak Hijau sebut Bupati Alfedri di antaranya, pemerintah daerah melalui 12 OPD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.(mng)
