SIAK (RIAUPOS.CO) - Hal itu juga diungkapkannya dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023, bersama OPD Pemerintah Kabupaten Siak di ruang Banggar Gedung DPRD Kabupaten Siak, pada awal pekan lalu.
Pembahasan dihadiri Wakil Ketua 1 Fairus SAg, Wakil Ketua 2 Androy Aderianda SH MH CLA, serta anggota Banggar.
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Pembahasan KUA PPAS ini bertujuan untuk membuat dan memilah-milah kegitan yang lebih diprioritaskan, karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Siak.
"Pembangunan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan, kesehatan dan sosial tetap menjadi prioritas utama, disusul pembangunan fisik berupa jalan dan lainnya," tegas Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat, diarahkan untuk kepentingan kelompok dan golongan.
KUA-PPAS ini dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh kehati-hatian dalam penggunaan keuangan negara.
"Kami harus memilah mana kegiatan atau pembangunan yang lebih mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat," kata Indra Gunawan.
Lalu Indra Gunawan, seperti pembangunan pasar, jangan sampai setelah dana direalisasikan dan selesai dibangun, namun tidak ada manfaatnya, hal itu akan menjadi sebuah masalah.
Demikian juga dengan pendidikan, jangan sampai beasiswa yang diberikan, ternyata didapat oleh keluarga dan kolega saja. Pastikan beasiswa tepat sasaran.
Sama halnya dengan beasiswa, kesehatan demikian juga. Fasilitas kesehatan yang dibangun pemerintah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jangan sampai masyarakat kecewa ketika mendatangi fasilitas kesehatan, selain tidak lengkap, pelayanannya tidak maksimal.
"Pastikan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebab masyarakat adalah kita," ucap Indra Gunawan.
Pembahasan KUA-PPAS memang memakan waktu panjang, semua OPD memang harus menjelaskan perihal anggaran yang diajukan.
Harus segala prioritas di tengah anggaran yang terbatas dan kondisi perekonomIn global sedang tidak baik baik saja.
"Kami terus ingatkan seluruh OPD, terutama terkait pendidikan, sosial, kesehatan dan ketahanan pangan," sebut Indra Gunawan.
Semua OPD saling terkait. Memang semestinya bekerja sesuai dengan tupoksi dan pada akhirnya semuanya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi anggaran yang diajukan juga sebaiknya semua untuk kepentingan masyarakat.(adv)
