PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul) H Indra Gunawan, Rabu (25/1), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia dengan tema Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual di ruang vidcon Dinas Kominfo Rohul.
Dalam rakor tersebut ikut hadir Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo soegito SIK MH, Kadis Kominfo Rohul H Sofwan SSos, Kepala Bappeda yang diwakili Sekretaris Bappeda Rohul Arie Kurnia Arnold SSTP MSc, Perwakilan dari Inspektorat Daerah Rohul.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman anatara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jaksa Agung dan Kapolri tentang Kerjasama APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan.
Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian menegaskan untuk memperkuat peran dari inspektorat sebagai APIP yang merupakan garda terdepan atau tulang punggung urusan pengawasan, dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan membuat mekanisme agar tidak terjadi pelanggaran baik pidana maupun administrasi termasuk perilaku anggota, kemudian mengevaluasi kinerja pegawai.
Di samping itu, peran APIP lainnya dapat melakukan pemeriksaan regular maupun khusus yang dilakukan secara berjenjang, dengan memberikan pendampingan, serta saran kepada pimpinan selaku user tentang tindakan yang harus dilakukan ketika adanya temuan.
Tito menjelaskan, beberapa tugas penting kedepan yang dilakukan Inspektorat, menyelesaikan temuan yang memiliki dampak pidanaserta bekerja sama dengan Sekretaris Daerah, Bappeda, dan BPKAD dalam monitoring realisasi belanja dan mendorong agar realisasi belanja sesuai target.
Sementara itu Wabup Rohul H Indra Gunawan menyebutkan rakor ini merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam hal ini APIP daerah terhadap kepatuhan dalam melaksanakan monitoring center for prevention sebagai bagian dari perbaikan tata kelola di daerah serta terbangunnya koordinasi APIP dan APH dengan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum
Selain itu, mendorong efektivitas pengawasan APIP dalam pengelolaan APBD khususnya penyerapan APBD dan percepatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu meningkatkan sinergi APIP Kemendagri dan daerah dalam pengawalan kepatuhan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (epp)
