PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Program jaringan pengaman sosial (JPS) penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah daerah yang dananya telah dialokasikan di APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp14 miliar belum tersalurkan.
Untuk itu Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MSi menggesa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul yang telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan program JPS, agar bekerja dengan cepat menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku UMKM, IKM, nelayan, tukang ojek dan bidang transportasi umum dan lainnya yang terdampak kenaikan BBM.
Karena sejumlah sektor yang terdampak inflasi tersebut, saat ini menunggu penyaluran bansos dari Pemkab Rohul. Menurutnya, dengan berjalannya program JPS, dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Apa pun yang terjadi, kami minta sejumlah OPD terkait yang mengurusi urusan penanganan inflasi untuk bekerja cepat dan tepat. Karena waktu yang tersisa lebih kurang 5 minggu lagi menjelang berakhirnya tahun 2022 untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM dengan baik dan tepat sasaran kepada penerimanya,’’ ungkap Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra menjawab Riaupos.co, Senin (21/11/2022) menyikapi bansos kepada masyarakat Rohul yang terdampak kenaikan BBM.
Politikus Partai Gerindra Rohul itu menyebutkan, DPRD dan Pemkab Rohul sebelumnya telah berkomitmen dan sepakat mengalokasi bansos program JPS tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.
Bahkan, lanjut pria yang akrab disapa Bung Wanda itu menegaskan, besaran anggaran untuk program JPS di Kabupaten Rohul berupaya di atas angka yang diminta Pemerintah Pusat dengan menyesuaikan hasil perhitungan penggunaan 2 (dua) persen dari komponen anggaran dalam APBD Rohul 2022. Yakni dana alokasi uang (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dengan payung hukumnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran Mendagri hanya sekitar Rp5,1 miliar.
Namun melihat di beberapa sektor yang terdampak kenaikan BBM memerlukan uluran bantuan dari pemerintah, maka bansos yang dialokasikan di APBD Perubahan Tahun 2022 yang disepakati bersama DPRD dan Pemkab Rohul menjadi totalnya Rp14 miliar.
Adapun program JPS dalam bentuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat itu, tersebar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul.
‘’Kami minta OPD terkait harus bekerja keras, untuk bisa memastikan bansos tersebut tersalurkan secara keseluruhan kepada kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang terdampak inflasi. Karena waktu yang tersisa hanya tinggal hitungan minggu hingga akhir tahun 2022,” sebutnya.
Laporan: Engki Prima Putra
Editor: Edwar Yaman
