BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pengurus Golkar Rokan Hilir (Rohil) menggelar konferensi pers terkait adanya laporan yang disampaikan mantan tenaga administrasi dan keuangan partai tersebut ke pihak Polda Riau.
Sekretaris DPD II Golkar Rohil Risben Nduwari didampingi pengurus Aswin, Andi dan sejumlah pengurus menyampaikan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu terjadi pada periode kepengurusan sebelumnya yang dipimpin oleh Ketua Plt Golkar Ikhsan dan Plt sekretaris Darwis Syam.
"Begitu juga dalam rencana anggaran belanja 2021, termasuk honorarium tenaga administrasi itu disebutkan sebesar Rp2 juta per bulan, dan ini sudah ada yang diserahkan," kata Risben. Dia menerangkan berdasarkan SK waktu itu dari Januari, keluar surat perintah tugas dari Golkar yang memberikan tugas kepada Ibnu, yang merupakan wakil sekretaris untuk melaksanakan tugas administrasi, kesekretariatan dan tugas lainnya di sekretariat DPD II Golkar Rohil
"Jadi yang menyusun administrasi itu beliau, kok bisa mengatakan dipalsukan. Ini perlu dipertanyakan," kata Risben. Seterusnya terang Risben, dilaksanakan Musda dan dimenangkan oleh Afrizal Sintong SIP menjadi Ketua Golkar Rohil.
Kepengurusan yang baru diterbitkan SK dari provinsi pada 15 Oktober 2021 dan diterimanya SK pada 21 Oktober 2021. Sehingga dirinya mempertanyakan mengapa baru sekarang dipermasalahkan sedangkan persoalannya terjadi pada tahun 2021.
Ditemui terpisah, Ibnu membenarkan dirinya telah melaporkan soal dugaan pemalsuan tandatangan dirinya guna kepengurusan atau melengkapi persyaratan LPj ke Kesbangpol Rohil. "Yang jelas saya berjuang untuk hak saya dan sudah melaporkan ke Polda. Laporan saya diterima dan sudah di-BAP, kalau orang itu menolak (tak mengakui, red) silakan," kata Ibnu.
Ia menyebutkan persoalan dimaksud terkait dengan honorarium bagi dirinya saat menjadi tenaga administrasi dan tenaga keuangan Partai Golkar Rohil. Dirinya mengaku tak menerima honor sesuai ketentuan.
"Saya sudah serahkan dokumen, tapi waktu itu masih kosong belum saya teken, tiba-tiba sudah diserahkan ke Kesbangpol untuk LPj mereka. Saya tak tahu, siapa yang meneken dan saya tak ada menerima uangnya," kata Ibnu.
Ibnu membenarkan bahwa periode sebelumnya sekitar bulan Januari hingga Juli dipimpin Plt Ikhsan, selanjutnya digelar Musda Golkar. Tapi sambungnya, untuk dana partai itu bukan per periode namun untuk jangka waktu satu tahun.
"Jadi ada hak saya di situ, kalau mereka tak mau bayar jangan ambil laporan (berkas) yang saya buat, buatlah laporan sendiri. Tapi ini laporan saya diambil juga, jadi di sini saya siap menuntut hak saya, saya siap ke pengadilan," katanya.(fad)
