ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) - PROGRAM bantuan langsung tunai (BLT) Pemerintah Daerah Rokan Hilir (Rohil) bagi masyarakat diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini.
Hal itu ditegaskan Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP di sela menyampaikan kata sambutan pada kegiatan rapat kerja kesiapan lurah, datuk, dan datin penghulu dalam rangka menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 tahap I di Bagansiapiapi, belum lama ini.
Dikatakan Bupati, program BLT yang merupakan perwujudan dari apa yang pernah disampaikan pada waktu kampanye itu akan direalisasikan segera. Namun memang dalam penerapan di lapangan, masih ada terkendala persoalan.
Di antaranya penyesuaian untuk data bagi penerima, di mana sebelumnya disebutkan bahwa penerima BLT tersebut adalah warga yang tak mendapatkan program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan sejenisnya. Belakangan diperkirakan terjadi perubahan lagi dimana bagi yang menerima PKH diperbolehkan untuk mendapatkan program BLT tersebut.
''Yang terpenting pada saat ini dari Dinas Sosial (Dinsos) tengah melakukan penyisiran data, mengacu dengan yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),'' kata Afrizal.
Dengan apa yang telah dilakukan, kata Bupati, maka diharapkan untuk data itu dapat selesai dan ditargetkan bantuan tersebut bisa dijalankan paling lama pada bulan Desember nanti.
''Karena untuk data itu harus difinalkan,'' katanya.
Selain itu yang sempat menjadi kendala karena terkait dengan pihak bank yang menyalurkan. Di mana sejumlah pihak bank tak mau dalam hal penyaluran bantuan tersebut dan akhirnya yang bersedia Bank Riau Kepri (BRK) Bagansiapiapi.
Faktor lain yang mempengaruhi, terangnya, terkait dengan proses pembuatan buku tabungan bagi calon penerima BLT, di mana diperkirakan paling cepat tiga bulan untuk proses membuat rekening baru, bagi penerima dengan perkiraan jumlah penerima 20 ribu lebih.
''Sehingga dengan berbagai proses yang ada, makanya tidak bisa cepat direalisasikan, namun kami pemerintah tetap memperhatikan hal ini agar dapat direalisasikan, di sisi lain kami juga minta dukungan dari perangkat terkait, datuk dan datin penghulu agar terkait dengan pendataan ini benar-benar sesuai dengan yang di lapangan sehingga program tersebut tepat sasaran,'' katanya.
Intinya, kata Bupati, kalau terkesan lambat tidak terlepas dari proses yang telah dilakukan memakan waktu, dan mengedepankan aspek kehati-hatian agar bisa berjalan lurus, tidak ada yang tersangkut masalah pidana.(adv)
