ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) -- Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp mengingatkan kalangan pengusaha untuk turut memiliki rasa tanggung jawab atas keberadaan akses jalan lintas. Sehingga bisa taat dengan aturan pembatasan tonase yang telah ditetapkan. Tujuannya agar fisik jalan yang ada tidak cepat mengalami kerusakan.
Hal itu ditegaskan bupati disela acara evaluasi bersama Inspektorat Rohil di Gedung Pertemuan H Misran Rais di Bagansiapiapi, baru-baru ini.
"Akses jalan seperti kita ketahui menjadi cepat rusak karena tonase kendaraan yang luar biasa. Terutama yang mengangkut sawit. Untuk itu kedepan tidak bisa seenaknya lagi, harus dibatasi. Pemerintah berencana memasang pembatasan muatan kendaraan agar jalan yang sudah bagus dibangun tidak cepat rusak," ujar bupati.
Menurutnya, komitmen pihak swasta selaku pengguna jalan dibutuhkan. Sebab kalangan pengusaha terutama yang berkaitan dengan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah pihak yang notabene adalah pengguna jasa dan pelaku transportasi. Maka sangat penting dalam rangka menjalankan komitmen dan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
"Tanpa dukungan dan komitmen dari pihak swasta selaku pengguna maka kebijakan apapun tidak akan mampu diimplementasikan secara komprehensif," tegas bupati.
Ditambahkan bupati, sejak tiga tahun terakhir Pemkab Rohil dihadapkan pada persoalan menurunnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program kegiatan pembangunan. Terutama penyediaan infrastruktur dasar baik jalan dan jembatan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Penurunan kemampuan keuangan daerah tersebut disebabkan terjadinya penurunan penerimaan daerah yang berasal dari sektor migas. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur terutama jalan sebagai urat nadi perekonomian daerah wajib dijaga bersama. Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan baru sangat besar.
Menurut bupati pemerintah daerah telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah dari sektor migas dengan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang belum dikelola secara optimal adalah dari sub sektor perparkiran berupa pajak parkir.
"Untuk itu diminta kepada saudara pimpinan PKS dan pemilik usaha ram sawit untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait teknis pengelolaan dan pembinaan perparkiran," tambahnya.(adv)
