ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong agar pihak pemerintahan tingkat kepenghuluan dapat menerapkan sistem yang transparan dalam penggunaan anggaran sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Anggota DPRD Rohil, Fatli secara khusus mengingatkan para datuk penghulu agar hati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran dana desa (DD) maupun dana kepenghuluan (DK).
"Kami mengingatkan datuk dan datin penghulu di Rohil, agar menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selalu berhati-hati dan transparan," katanya.
Ia mengingatkan bahwa sejauh ini di Rohil telah ada sejumlah kasus di mana beberapa datuk penghulu yang tersandung kasus hukum. Sehingga diharapkan hal itu dapat menjadi cermin bagi yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama ke depannya.
"Ya, di Rohil ada beberapa kasus penghulu yang terkena hukum, dan hal itu harus dapat jadi pelajaran jangan sampai ada yang terkena lagi," katanya.
Selain itu, dirinya mengharapkan agar dalam pengunaan anggaran yang ada mesti melibatkan adanya peran serta dari masyarakat, baik dalam hal mengenai usulan, rencanan pembangunan yang akan dilaksanakan bahkan sampai pada pelaksanaa kegiatan yang mesti melibatkan peran serta dari masyarakat khususnya masyarakat di kepenghuluan itu sendiri.(adv)
