WAKIL Bupati (Wabup) Rokan Hilir H Sulaiman SS MH mengungkapkan kekesalannya, melihat kehadiran dari perwakilan perusahaan yang beroperasi di Rohil, yang kebanyakan merupakan utusan setingkat humas atau Tata Usaha (TU) perusahaan.
Hal itu terungkap pada saat pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda tentang koordinasi dan sinkronisasi pemerintah daerah dengan dunia usaha/perusahaan se-Kabupaten Rohil, upaya penanganan Covid-19 dan peningkatan PAD 2021 yang digelar, Kamis (19/8) di Gedung Pertemuan H Misran Rais, Bagansiapi-api.
"Jangan dulu waktu mengurus atau membuatkan terkait izin perusahaan, kepala atau pimpinan perusahaan yang datang, giliran pada pertemuan seperti ini yang hadir kebanyakan humas saja," kata Sulaiman.
Ia menegaskan, bukannya tingkat humas tidak penting, namun seperti diketahui tidak bisa mengambil keputusan langsung terkait dengan kebijakan perusahaan.
Sementara pada rakor itu idealnya pihak pimpinan yang datang langsung sebab yang mengundang adalah kepala daerah, dan begitu juga yang hadir seluruh pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti dari Polres, Kodim dan Kejaksaaan. Selain itu dari sisi pemkab hadir lengkap para camat dari seluruh kecamatan se-Rohil, begitu juga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Undangan, terangnya, dilayangkan secara resmi, dan telah dikirimkan jauh-jauh hari sehingga sebaiknya dihadiri pimpinan perusahaan langsung, namun pada pertemuan itu hanya beberapa saja dari perwakilan perusahaan yang merupakan manajer atau komisaris.
"Untuk itu ke depannya kami minta jangan sampai hal seperti ini terulang lagi, ini kan yang mengundang kepala daerah, semua Forkopimda hadir dan lewat pertemuan ini ada keputusan yang bisa dilaksanakan langsung, bukan sesuatu yang ditunda-tunda, itu gaya lama namanya," kata Sulaiman.(adv)
