BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terkait dengan kenaikan BBM telah dilaksanakan pihak Kantor Pos Bagansiapiapi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah.
Namun dari ribuan penerima BLT BBM terdapat sebanyak 144 penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak mengambil bantuan yang digelontorkan pemerintah tersebut.
Kepala Kantor Pos Bagansiapiapi, Dharma Putra, mengatakan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran BLT BBM sekaligus bantuan sembako, untuk tahap I (pertama) pada September lalu yang berakhir pada 30 September.
"Jadi setelah waktu yang ditentukan, secara sistem di pusat telah diblokir, maka bagi warga yang belum mencairkan uangnya, sesuai perintah pusat semuanya diblokir, tak bisa dicairkan lagi,’’ kata Dharma, di Bagansiapiapi, Senin (17/10).
Untuk besaran dana yang diterima KPM pada penyaluran September itu, sebesar Rp300 ribu dari program BLT BBM dan Rp200 ribu terkait program sembako, sehingga total yang diterima per-KPM sebesar Rp500 ribu.
Untuk jumlah penerima, terangnya, sesuai dengan yang dilayani oleh wilayah Kantor Pos Bagansiapiapi yakni untuk Kecamatan Bangko sebanyak 6.870 KPM, Sinaboi 1.305 KPM, Rimba Melintang 2.027 KPM, Pekaitan 769 KPM dan Batu Hampar 824 KPM.
Sementara, terangnya, untuk yang tak mengambil sebanyak 144 KPM, diperkirakan pihak KPM tidak ada di tempat pada saat tahapan penyaluran atau diperkirakan karena berhalangan hadir untuk mengambil BLT tersebut.
Namun apakah jika tak diambil, dana tersebut hangus atau tidak, Dharma tak bisa memastikan. Ia menerangkan, pihaknya hanya menjalankan tugas untuk pendistribusian saja dan bagi yang tidak mengambil sesuai dengan tenggat waktu maka sesuai sistem langsung terblokir secara keseluruhan.
Sedangkan untuk penyaluran tahap berikutnya, Dharma mengaku masih belum menerima informasi apakah pihak Kantor Pos kembali mendistribusikan seperti sebelumnya.
"Kami belum dapat informasinya, apakah melalui Kantor Pos atau Himbara, yang jelas kami siap untuk menyalurkan dan mendukung langkah yang dilaksanakan pemerintah," katanya.(fad)
