PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Lima kabupaten/kota di Riau menyampaikan laporan tidak ada transaksi dan tidak terdistribusi program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap I dan II. Dengan demikian, program dari pemerintah pusat tersebut tidak tersalurkan kepada masyarakat.

Hal tersebut diketahui dalam pertemuan bersama pendamping PKH, BPNT, Himbara bank penyalur dan kepala dinas sosial se-Riau dengan Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (31/8/2021). Lima kabupaten/kota tersebut yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar.

"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," ujar Menteri Risma.

Karena itu, Menteri Risma meminta bank penyalur agar segera membuka blokir seluruh kartu bantuan sosial (Bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Riau yang terblokir.

"Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir seluruh Riau. Kalau satu-satu susah nanti," ujarnya.

Untuk diketahui, dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi. 
 

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman