TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Sekretaris Komisi I DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Muammar Harmain meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mengevaluasi seluruh izin perusahaan kelapa sawit (PKS) dan supermarket.
Pasalnya, menurut Muammar, banyak izin-izin PKS yang bermasalah. Efeknya sangat merugikan, baik masyarakat maupun daerah. Hal itu sudah menjadi catatan yang menjadi persoalan serius bagi DPRD.
“Anehnya, ada perusahaan yang memiliki lahan tapi, mereka tidak punya izin sama sekali,” jelas Muammar, Selasa (30/7).
Meski Muammar, tidak menyebutkan nama perusahaan, namun meminta supaya dinas terkait benar-benar melakukan evaluasi total. Artinya, jika memegang izin-izin itu bermasalah atau bahkan tidak ada sama sekali, harus harus ditindaklanjuti.
“Kalau memang izinnya sudah habis, ya tutup saja. Pemerintah harus tegas dengan semua ini,” paparnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sudah jalan 5 tahun masa periode menjadi wakil rakyat, tidak satupun ada izin perusahaan yang dicabut. Padahal fakta di lapangan banyak, izin yang bermasalah.
“Bagaimana mengenai investasi kita untuk jangka panjang, kalau dibiarkan seperti ini,” imbuh Muammar.
Demikian pula keberadaan supermarket. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin yang berkait dengan ini. “Ya, kalau memang boleh ya diperbolehkan. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak ya dilarang saja. Jangan abu-abu atau tidak jelas,” sebutnya.(ind)
