MERANTI (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kepulauan Meranti mendukung penuh wacana Kemenpan RB agar aparatur sipil negara bisa bekerja di rumah, atau tidak perlu lagi ngantor. Disamping mendukung kebijakan tersebut, jajaran Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra mengatakan harus ada fasilitas yang terlebih dahulu disediakan oleh pemerintah pusat.
Mengingat Kepulauan Meranti sebagai kawasan 3T, sangat minim terhadap ketersediaan fasilitas pendukung. Sehingga gambarannya tidak boleh disamaratakan dengan wilayah perkotaan. Salah satunya penyediaan infrastruktur jaringan internet ke setiap desa. Karena di Kabupaten Kepulauan Meranti belum semua wilayah desa terakses jaringan internet.
"Mendukung. Tapi lengkapi dulu infrastrukturnya. Salah satu contoh infrastruktur akses internet. Di Meranti hanya di wilayah perkotaan saja yang menikmati akses internet. Kalau di desa, jangankan untuk mendapatkan akses dari fasilitas internet, nelpon saja susah," ujar Dedi kepada Riau Pos, Rabu (27/11) siang.
Menurut dia, ASN bisa bekerja di rumah itu kalau sudah didukung teknologi memadai. Namun cerita di Meranti bahkan masih ada pemerintah kecamatan yang membuat laporan harus ke pusat kabupaten.
Dia juga mencotohkan beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Seperti bagian perencanaan, tapi harus tahu kapan waktunya berkumpul di kantor.
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok kemungkinan PNS bisa bekerja di rumah. Salah satunya terkait fleksibilitas dalam bekerja.
Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, mungkin hal itu berubah. Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024.
Saat itu, diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi. Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi. Rencana itu dilakukan untuk mempersiapkan ASN bisa seirama dengan revolusi industri 4.0.(wir)
