DURI (RIAUPOS.CO) - Pembangunan sejumlah proyek fisik dari dulu oleh Pemkab Bengkalis di Kecamatan Mandau dan sekitarnya dinilai banyak yang mengecewakan masyarakat. Sudah miliaran rupiah uang rakyat yang digelontorkan. Namun sayang, pembangunan fisik tersebut banyak yang mubazir.
Ungkapan memprihatinkan itu disampaikan pemuka masyarakat Mandau Agus Salim di Duri, Selasa (26/2). Sampai-sampai ia mempertanyakan, pembangunan yang sejatinya untuk rakyat banyak itu menguntungkan siapa?
“Sebagai masyarakat, kami tentu sangat kecewa. Banyak bangunan pemerintah bernilai miliaran rupiah di daerah ini yang mubazir. Hingga kini tak kunjung bermanfaat dan hanya menjadi monumen belaka. Padahal semua itu dibangun dengan uang rakyat,” tukasnya.
Salim menyebut sederet contoh antara lain terminal AKAP di Simpang Lima. Meski dibangun di awal abad ke-20 lalu, hingga kini tak kunjung berguna. Juga pembangunan Stadion Duri yang terbengkalai. Begitu pula pembuatan road race yang kini sudah membelukar.
“Pembangunan instalasi pipa untuk PDAM Duri yang tak kunjung dimanfaatkan hingga kini pun sangat mengecewakan rakyat. Ditambah lagi dengan pembangunan rumah pompa intake PDAM di Desa Petani. Bangunan fisiknya miring. Diperkirakan karena kesalahan konstruksi. Miliaran uang rakyat habis. Tapi hingga kini, air baku untuk PDAM Duri tak kunjung terealisasi,” ujarnya.
Menurut Salim, itu hanya sebagian kecil dari kegagalan pemerintah daerah dalam pembangunan di negeri ini. Di lapangan masih banyak contoh pembangunan fisik lain yang mubazir.
Semua proyek mubazir yang menghabiskan uang rakyat itu hendaknya mendapat perhatian serius dari pejabat terkait ataupun penegak hukum.
“Sebagai masyarakat, kami kecewa berat melihat kenyataan ini. Harapan kami, apapun yang akan dibangun Pemkab Bengkalis, lakukanlah dengan perencanaan matang dilandasi studi kelayakan,” sarannya.
Selain membeber kelemahan Pemkab Bengkalis masa lalu, Salim juga minta jajaran pemkab saat ini untuk tidak mengabaikan prinsip keterbukaan. Termasuk dalam proses pelelangan proyek.
“Pelelangan proyek hendaknya dilakukan dengan menaati prinsip keterbukaan. Itu merupakan hak masyarakat untuk mengetahui. Itu pun sudah diatur dalam undang-undang,” imbuhnya.
Salim pun menyinggung banyaknya persoalan yang muncul di sekitar pelelangan dan pelaksanaan proyek di negeri ini. Proses untuk mendapatkan pekerjaan sering bermasalah atau dipermasalahkan. Hasil dan kualitas dari pekerjaan di lapangan pun tidak jarang memunculkan masalah baru.
Tidak hanya untuk pekerjaan skala kecil. Tapi juga untuk proyek skala besar.
“Secara umum, hingga kini pemerintah daerah masih terkesan hanya bisa menciptakan pekerjaan. Namun banyak yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Itulah yang menyebabkan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak menambah panjang daftar situs-situs bangunan modern yang ternyata mubazir,” imbuhnya.
Tidak hanya menyorot kelemahan pihak eksekutif, Salim juga menilai sinergi antara eksekutif selaku eksekutor dalam mengelola APBD dengan DPRD yang salah satu fungsinya adalah pengawasan, belum berjalan sesuai harapan rakyat.
“Peran DPRD dalam mengawasi seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai ke tahap eksekusi di lapangan ternyata masih sangat lemah hingga kini,” pungkasnya.(sda)
