JAKARTA DAN PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan melepas seluruh kegiatan di ladang minyak Blok Rokan, tahun ini. Hal ini seiring berakhirnya kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia pada Agustus mendatang.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) Tbk dengan anak usaha Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan mengambil alih seluruh kegiatan eksplorasi di ladang minyak tersebut. Peluang perusahaan lokal atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut serta juga terbuka.
Salah satu perusahaan sektor minyak dan gas (migas) yang bakal bekerja sama adalah PT Migas Hulu Jabar (MUJ). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov jawa Barat (Jabar) ini telah menyiapkan untuk operasional pengeboran di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan.
Melalui anak perusahaannya, PT Energi Negeri Mandiri (ENM) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan 4 unit mobile RIG 550 HP bersama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodrill) di Bandung, Jawa Barat, pekan ini.
Di sisi lain, hingga saat ini, belum ada BUMD Pemprov Riau yang secara terbuka menyatakan bakal terlibat bersama Pertamina di Blok Rokan. Kondisi ini menjadikan Pemerintah Provinsi Riau dinilai kurang agresif dan kalah cepat agar bisa ikut serta dalam pengelolaan Blok Rokan. Meski pemprov sendiri mengaku telah menyiapkan salah satu BUMD untuk itu.
Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menyayangkan sikap Pemprov Riau yang dinilai lamban atau kalah cepat dalam menangkap peluang besar yang seharusnya menjadi momentum besar bagi masyarakat Riau. Padahal pihaknya sudah berusaha memperjuangkan hak-hak Riau untuk mendapatkan jatah saham hingga 25 persen meski belum dikabulkan pemerintah.
"Pemerintah Riau kurang agresif," ujar legislator asal Riau ini.
Ia mencontohkan, saat peralihan Blok Langgak dan Blok Siak, di mana Pemprov Riau di bawah Gubernur Rusli Zainal mendirikan dua perusahaan pengelola migas, yaitu Bumi Siak Pusako (BSP) dan Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Contoh saja ketika kita mengambil Blok Siak diwakili BSP dan Blok Langgak yang dikelola oleh SPR. Ketika itu gubernurnya getol dan mempersiapkan segala sesuatunya," jelasnya.
Ketua DPW PKB Riau ini juga tidak sepakat bila perusahaan lokal tidak dilibatkan dalam pengelolaan tersebut. Karena itu, Wahid mendesak Pertamina sebagai representasi pemerintah dalam pengelolaan Blok Rokan untuk kembali duduk bersama dengan perusahaan lokal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat Riau sendiri.
"Pertamina harus berunding dengan perusahaan lokal," kata Wahid di Jakarta, Senin (25/1).
Wahid menjelaskan, secara aturan memang Pertamina tidak berkewajiban untuk melakukan hal tersebut. Sebab pola awal adalah business to business. Namun saja jika Pertamina serius, maka hal itu sangat mungkin dilakukan.
"Saya tidak setuju bila perusahaan lokal tidak dilibatkan. Harus diutamakan perusahaan lokal. Jika business to business, pemerintah harus punya planing dan skema bisnis," ujar anggota DPR RI dapil Riau II itu.
Minta Kontribusi Pertamina untuk Riau Didudukkan
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengaku heran dengan sikap Pemprov Riau yang terlihat tidak peduli. Padahal, lanjut dia, banyak daerah yang berlomba-lomba untuk bisa memiliki peran dalam pengelolaan Blok Rokan.
"Bukan malah terkesan diam saja. Kalau sekarang kita lihat kan seolah-olah pasrah. Dengan participating interest 10 persen, sudah sampai di situ saja," ungkap Agung kepada Riau Pos, Senin (25/1).
Lebih jauh disampaikan Agung, persoalan pengelolaan Blok Rokan ini seharusnya menjadi atensi Pemprov Riau. Mulai dari praperalihan hingga pascaperalihan. Termasuk juga dengan mendudukan kontribusi daerah ketika Blok Rokan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas Pertamina. Jika pemprov jeli dan gigih, Agung memastikan peralihan pengeloilaan tersebut bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Riau.
Maka dari itu, dirinya meminta Pemprov Riau bergerak cepat untuk mengambil setiap potensi yang bisa diraih. Mulai dari penempatan tenaga kerja, kontraktor yang bakal bekerja sama dengan Pertamina hingga memastikan BUMD milik Riau yang bisa mengambil peran strategis dalam pengelolaan sumber minyak dan gas tersebut.
"Jangan hanya berpangku kepada PI 10 persen itu saja. Itu barang pasti. Tenaga kerja lokal harus dipastikan masuk semua, sesuai dengan kapasitas dan keahlian putra daerah. Ini saatnya putra Riau jadi raja di daerah sendiri," pungkasnya.
Khusus untuk penerimaan tenaga kerja lokal ini, Agung menyebut bahwa dirinya akan memanggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau untuk memastikan agar putra daerah Riau bisa bekerja di Pertamina nantinya. Ia tidak ingin permasalahan yang terlihat sepele itu kembali terjadi. Ia juga memastikan juga bakal langsung turun mengawasi proses perekrutan pegawai nantinya. Karena menurut dia, ada banyak anak jati Riau yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan dan energi. Bahkan Riau juga memiliki universitas yang memiliki jurusan perminyakan.
"Saya sangat yakin dengan potensi seerta kemampuan putra-putri Riau. Pasti bisa. Makanya ayo, sama-sama kita awasi nanti bila ada perekrutan pegawai untuk Pertamina Blok Rokan ini," tuntasnya.
Kepala Biro Perekonomian Riau Jhon Armedi Pinem membenarkan ada BUMD Jabar yang masuk dalam pengelolaan Blok Rokan.
"Iya, tidak masalah mereka masuk ke Blok Rokan, karena memang mereka ahlinya di bidang pengeboran itu," katanya.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait BUMD Riau yang akan ikut mengelola Blok Rokan, Jhon Pinem menyatakan pihaknya juga telah memastikan akan terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan. Salah satunya PT Riau Petroleum. Hanya saja dia belum menyebutkan di bidang apa keterlibatan PT Riau Petroleum ke depannya.
"Itu masih dirahasiakan. Karena ini kan strategi perusahaan. Yang jelas pasti kita terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan," sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Riau Indra Agus Lukman mengatakan, memang sah-sah saja jika ada BUMD dari daerah lain yang akan ikut mengelola Blok Rokan. Namun nantinya yang akan menentukan adalah pihak PT Pertamina.
"Boleh saja semua orang ikut mengelola Blok Rokan, tapi nantikan keputusan akhir tetap di pihak Pertamina," katanya.
Selain BUMD, lanjut Indra, di Riau juga saat ini banyak pihak swasta yang berkompeten untuk ikut mengelola Blok Rokan. Nantinya pihak swasta itu juga bisa bekerja sama dengan BUMD Riau.
"Untuk jasa penunjang, BUMD kita kan banyak juga. Apalagi pihak swasta, nanti tinggal kerja sama pihak swasta dengan BUMD kita. Kalau untuk jasa penunjang Riau sangat siap," ujarnya.
Terkait tenaga kerja, menurut Indra, sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar juga sudah membicarakan dengan pihak Pertamina terkait tenaga kerja. Di mana pihak Pertamina berkomitmen akan tetap menggunakan tenaga kerja saat ini, yang juga merupakan putra daerah.
"Terkait tenaga kerja juga sudah dibicarakan, dari hasil pertemuan Pak Gubernur dengan pihak Pertamina, bahwa mereka berkomitmen menggunakan tenaga kerja yang ada saat ini," ujarnya.
Tak hanya terkait dengan tenaga kerja, menurut Indra, saat itu Gubernur juga sudah meminta agar Pertamina dapat mengoptimalkan kerja sama dengan kontraktor lokal dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas di Blok Rokan. Dengan demikian, hubungan antara Pertamina dan masyarakat di wilayah kerjanya dapat terjalin dengan baik.
"Termasuk bagaimana mereka juga memanfaatkan kontraktor lokal. Agar nanti terjalin koordinasi yang baik, sehingga kita harapkan hubungan harmonis dan kerja sama yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan produksi migas di masa mendatang," harapnya.(yus/nda/sol/ted)
Laporan: TIM RIAU POS (Jakarta dan Pekanbaru)
