TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Selama dua tahun kepemimpinan Bupati Drs H Mursini MSi bersama Wakil Bupati H Halim, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kuansing, Musliadi SAg menilai, sudah dua kali persoalan tunjangan profesi guru (TPG) tidak dibayar tepat waktu. Akhir 2016 dan terjadi lagi di akhir 2017.
Pertama di tahun 2016, TPG tidak dibayarkan untuk bulan September, Oktober, November dan Desember. Tanpa menyampaikan alasan jelas, sejumlah pihak pun menggiring melempar kesalahan itu kepada pemerintahan sebelumnya. Padahal, kata Musliadi, tidak. Karena itu terjadi di era Mursini. Sehingga para guru yang mudah diprovokasi waktu itu dengan berani melakukan aksi demonstrasi.
“Namun mantan Sekda Kuansing waktu itu, Pak Muharman berani jujur. Dan mengatakan, bahwa uang itu digunakan untuk kegiatan pembangunan lain di pendidikan,” kata Ketua Komisi A Musliadi saat beri keterangan pers di Telukkuantan, Selasa (24/4).
Nah, kejadian yang sama di akhir tahun 2017 terulang lagi. Ada sekitar Rp13 miliar dana TPG ini yang tidak dibayarkan sampai sekarang. Akan tetapi, para guru hanya diam. Tidak ada seorang guru pun saat ini punya nyali untuk memperjuangkan hak-haknya yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing itu.
Termasuk, kata Musliadi, mereka yang dulunya vokal, namun sekarang tidak lagi berani bersuara lantang memperjuangkan hak-hak guru yang dinilainya telah dikebiri pemerintah sekarang ini.
“Kami telah koordinasi ke kementrian terkait. Dana TPG ini adalah DAK nonfisik. Dan yang namanya DAK nonfisik, itu ditransfer full. Tidak ada yang namanya tunda bayar. Dan tidak ada pula yang namanya kurang bayar. Kalau memang seperti itu, pusat sendiri menilai, bahwa uang itu digunakan untuk yang lain.(jps)
Dan pemerintah harus jujur soal ini. Jangan menyalahkan pusat. Ini sangat kami sayangkan. Jujur sajalah,” kata Musliadi.
Musliadi sendiri menilai aneh saja melihat guru sekarang ini diam padahal hak mereka dikebiri pemerintah kabupaten sekarang ini. “Dulu di tahun 2016, mereka demo. Sekarang kenapa diam. Pertanyakan TPG itu kepada pemerintah. Kalau perlu demo, dan kami di DPRD siap menyambut kedatangan para guru. Kalau diam seperti ini, maka saya berani katakan, bahwa demo guru menuntut TPG yang akhir 2016 itu sarat dengan politis.
Sudah dua kali di pemerintahan Mursini seperti ini. Tanya dong pemerintah. Tuntut. Kalau perlu laporkan ke polisi. Bukan diam seperti sekarang ini. Saya heran juga, apakah guru-guru itu diam, karena pentolan aktivisnya sudah pada dapat jabatan,” tanya Musliadi heran.
Dan sekarang pemerintah mengaku akan membayar uang TPG 2017 itu pada APBD Perubahan 2018. Dan keinginan guru untuk menikmati uang TPG ini cair jelang puasa atau lebaran, dipastikan Musliadi, tidak akan terpenuhi. “Karena kalau menunggu APBD perubahan, prosesnya panjang. Lama. Paling cepat itu Oktober. Tentu baru bisa digunakan akhit tahun juga. Dan itu belum tentu pula disetujui oleh DPRD, karena ini kejadiannya sudah berulang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ia meminta agar guru itu mempertanyakannya kepada Pemkab Kuansing. “Jadi, jangan mau guru-guru itu dipolitisir. Ini ndak. Mentang-mentang pentolan yang mengaku pejuang guru sudah dapat jabatan, diam. Jangan begitu. Itu namanya sama dengan pepatan kita ; tiba di mata dipejamkan, tiba di perut, dikempeskan,” diingatkannya.
Dan persoalan yang dihadapi guru-guru sekarang ini, diakuinya, cukup komplit. Mulai dari TPG akhir Desember 2017 yang belum dibayar. Sampai dengan TPG yang triwulan satu yang harusnya sudah dibayarkan, namun, kata Musliadi, sampai sekarang sudah berada di triwulan dua, TPG juga tak kunjung dibayar.
“Jadi, siapa yang memperjuangkannya sekarang? Tidak ada yang berani demo. Karena pentolan aktivis guru yang suka demo sudah dapat jabatan. Makanya, saya minta, coba demo sekarang. Pertanyakan itu. Jangan mau dipolitisir,” ujar Musliadi kesal dengan situasi yang dihadapi guru saat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga (Disdikpora) Kuansing, Jupirman SPd mengakui, bahwa TPG yang belum dibayar pada akhir 2017 lalu diupayakan dibayar pada APBD perubahan 2018. “Kita usulkan pembayarannya di APBD P nanti,” katanya
Dan soal TPG triwulan satu yang belum dibayar, katanya, sekarang sedang diproses. “Kalau itu sekarang sedang pemberkasan bagi guru penerima tunjangan ini. Ya, mudah-mudaham cepat tuntas,” katanya.(jps)
