PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis H Abi Bahrun MSi, meminta PT Chevron Pacific Indonesia menghentikan Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga security provider yang saat ini mengamankan aset-aset CPI se-Riau.
“Saat ini saya mendapat informasi tenaga security resah dengan informasi PHK massal bertahap sebanyak 1.000 personel yang akan dilakukan Chevron melalui provider-nya. Presdir Chevron Albert Simanjuntak kami harapkan membatalkan PHK 1.000 security, apalagi di tengah situasi ekonomi yang pahit sekarang ini,” kata Abi Bahrun, kader PKS di Duri, Ahad (20/3).
Selaku wakil rakyat, dirinya mendapat banyak informasi dari Duri, Bangko, Balam sampai Petapahan, Rumbai dan Dumai tentang kecemasan dan kekhawatiran akan dilakukannya PHK massal bertahap di tahun ini.
Bahkan ada pula informasi, ribuan security provider Chevron akan melakukan aksi solidaritas massal, bahkan bisa-bisa sampai mogok massal bila PHK massal dilakukan Presdir Chevron Albert Simanjuntak.
“Kalau sampai terjadi mogok massal security, bahaya besar! Siapa yang akan menjaga dan mengamankan aset-aset negara di area Chevron? TNI-Polri pasti tak akan mencukupi, karena TNI-Polri juga punya tugas kewajiban yang lain,” kata Abi Bahrun. Pihaknya, kata Abi Bahrun, sudah membahas soal PHK massal ini dengan Bupati Bengkalis H Amril Mukminin dan Chevron yang antara lain dihadiri Vice President Sumatera Operation Budiyanto Renyut, Security North Manager Bagus K Tandia, Drilling Completion Manager Agus S Dahlan dan lainnya. Namun belum ada solusi yang memuaskan dari pertemuan tersebut.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi tenaga security dan keluarganya yang sudah belasan tahun mengabdi untuk Chevron. Kalau mereka di PHK massal, tentu kondisi mereka makin menyedihkan,” kata Abi Bahrun. Sisi lain dikatakan Abi, bilamana Chevron tetap akan melakukan PHK massal, harusnya ada solusi untuk yang terkena PHK. Solusinya antara lain memberikan pelatihan dan pembekalan kewirausahaan kepada security agar mereka benar-benar siap alih profesi bilamana PHK massal jadi dilakukan.
Selain itu, juga perlu diberikan modal yang cukup untuk mereka yang terkena PHK. “Kalau sudah dilatih dan diberikan modal yang cukup, mereka tentu bisa berusaha untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga situasi tetap terjaga kondusif,” ungkap Abi Bahrun.(zum)
