SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - SEJUMLAH warga dan organisasi masyarakat (ormas) di Kepulauan Meranti, menggelar aksi damai, Senin (18/2) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ormas tersebut di antaranya Gemantara Raya, LM2R, Suir Sejati. Aksi mereka menyikapi kelemahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengurai dampak kerusakan lingkungan akibat kebiasaan buruk pabrik sagu, panglong arang dan pengusaha kapal kayu.
Selain Pemkab Meranti, mereka juga mendesak pihak Polres setempat segera melakukan penegakan hukum terhadap mafia pengrusak stabilitas alam. Pantauan di lapangan, aksi damai itu dimulai sekira pukul 9.00 WIB. Dari simpang Jalan Dorak-Pramuka, mereka berjalan kaki hingga ke kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Berbekal satu unit toa yang dibawa memakai becak, mereka berorasi mengungkap segala permasalah lingkungan yang menjadi pekerjaan yang tak terselesaikan. "Hampir tidak ada satupun masalah disini tidak ada yang tertuntaskan. Disini masyarakat dapat melihat kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan kerusakan lingkungan hidup," ujar kordinator lapangan, Jeprizal dalam orasinya.
Selain itu, dalam aksi ini massa juga menuntut Bupati untuk mencabut jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena dianggap gagal dalam menangani persoalan limbah sagu ini.
"Kita hadir disini untuk mendesak pemerintah untuk jangan mencoba cuci tangan, jangan "kongkalikong", karena ini masalah kita bersama," ujanya.
Tidak hanya itu, para demonstrans juga menuntut perusahaan terkait agar membayar kompensasi kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Kedatangan para demonstran disambut kemarahan oleh Asisten I Samsudin yang turut didampingi Kepala DLH Hendra Putra. Sempat terjadi perdebatan hangat dengan asisten I Syamsuddin yang memang terkenal emosional.
"Kita terima aspirasinya, tapi kita punya aturan-aturan hukum yang harus kita lalui. Boleh mengunjuk rasa, tapi saya minta tolong sedikit beretika dan bisa menyalurkan aspirasi kita sesuai undang-undang. Jadi jangan melabrak-labrak tak jelas, dan tunjuk-tunjuk. santai saja. Kita akan tampung aspirasinya, apa kira-kita solusi baiknya," ujar Syamsuddin.
Namun, aksi sejumlah Ormas mulai mereda setelah mendengar langsung pernyataan dari Kepala DLH Hendra Putra. "Persoalan ini sudah lama dan perlu duduk bersama menyelesaikannya. Kita juga tidak bisa menindak apalagi menutup sembarangan,” ungkap .(wir/ksm)
(Laporan RPG, Selatpanjang)
