DURI (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Bengkalis asal Mandau Syaiful Ardi minta agar setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Bengkalis di negeri ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.
“Saya harapkan dana yang dikucurkan pemkab untuk proyek pembangunan di daerah ini harus benar-benar memberi manfaat maksimal kepada masyarakat. Bukan malah memberikan mudarat,” tukas Syaiful di Duri, Senin (18/2).
Syaiful mengaku merasa perlu menegaskan itu. Pasalnya, hingga kini dirinya masih saja mendengar komentar dan laporan miring dari masyarakat yang merasa tidak begitu puas dengan proyek fisik yang dilaksanakan rekanan Pemkab Bengkalis, khususnya di Kota Duri.
“Proyek box culvert di Jalan Tegal Sari Ujung, Kelurahan Air Jamban, Duri contohnya. Saya masih mendengar keluhan dari warga dan pengguna jalan terkait proyek itu. Saya sudah cek ke lapangan. Ternyata laporan warga tidak mengada-ada,” ucapnya.
Menurut Syaiful, pengecoran di sisi Timur box culvert itu terkesan asal jadi. Akibatnya, coran tersebut retak, pecah dan karam. “Kerusakan itu memang sudah dikeruk dan dicor ulang. Tapi baru separuhnya. Separuh lagi belum dan masih terlihat jelas kerusakannya. Walau masih dalam masa pemeliharaan, kerusakan seperti itu merupakan tanda bahwa pekerjaan pengecorannya terkesan asal jadi,” tambahnya.
Syaiful juga mendengar keluhan pengendara mobil kecil yang merasa kesulitan saat melintas di atas box culvert itu. Penyebabnya, antara aspal jalan dan ujung coran semen box culvert relatif tinggi. Akibatnya, mobil kecil tidak bisa melintas dengan nyaman.
“Dulu sebelum dibuat box culvert itu, mobil bisa melintas tanpa gangguan. Kini tak seperti dulu lagi. Harus merangkak pelan. Kalau tidak hati-hati, bisa terjadi gesekan antara mobil dengan permukaan di ujung coran. Artinya, pembangunan box culvert itu malah membuat masalah baru. Harusnya hal ini bisa diminimalisir,” ujarnya lagi.
Karena dana untuk proyek seperti ini berasal dari rakyat, di masa datang Syaiful mengaku tak ingin lagi mendengar keluhan tidak puas dari rakyat. Karena itu dia minta agar seluruh pihak terkait bisa bekerja dengan maksimal.
“Konsultan pengawas dan PHO wajib turun ke lapangan melakukan pemeriksaan secara benar. Begitu juga dengan PPTK dan KPA. Jangan asal tanda tangan saja sebelum terlebih dulu memastikan bahwa setiap proyek telah dikerjakan secara benar dan tidak menimbulkan mudarat kepada rakyat,” pesannya dengan nada lantang.(sda)
