PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut serta dalam rombongan Presiden kemarin. Kepada awak media Wiranto menjelaskan, pemerintah tidak ingin karhutla membuat masyarakat sengsara. Apalagi sampai membikin negara tetangga melayangkan protes.
Setelah rapat kemarin malam, Wiranto mengatakan, hari ini (17/9) Presiden akan meninjau langsung titik-titik karhutla. Dia memastikan, pemerintah berusaha bergerak secepat mungkin.
"Ini kan masalah darurat, masalah darurat kebakaran," tambahnya.
Apabila tidak ditangani dengan baik dan cepat, mantan panglima ABRI itu khawatir pemerintah semakin kewalahan. Karena itu, sumber daya yang ada dikerahkan. Selain helikopter, kata Wiranto, pesawat TNI-AU seperti CN-235, Cassa, maupun Hercules dikerahkan. Tidak hanya itu, evaluasi terhadap semua pemangku kepentingan juga terus dilakukan. Khususnya kepada pejabat daerah mulai level polres, polda, kodim, korem, sampai kodam.
"Presiden kan memerintahkan, pada saat nanti penanggulangan karhutla ini gagal di suatu tempat, maka kapolda, pangdam akan dicopot atau diganti," tegasnya.
Saat ini langkah itu memang belum dilakukan. Namun bukan berarti pemerintah tinggal diam. Menurut Wiranto, pihaknya akan melihat bagaimana hasil penanggulangan karhutla nanti. Sementara itu, Polri menyimpulkan bahwa 99 persen karhutla diakibatkan faktor manusia. Karena itu, lembaga yang dipimpin Jenderal Polisi Tito Karnavian itu bakal lebih tegas dalam penegakan hukum.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini jumlah kasus karhutla mencapai 160 kejadian. Dari kasus tersebut, terdapat 185 tersangka dan empat di antaranya tersangka korporasi.
"Kami fokus penegakan hukum," papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi
