PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan rapat koordinasi bersama bupati/wali kota serta camat se-Provinsi Riau di Hotel Grand Central Pekanbaru, Senin (10/7). Rapat ini dibuka oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
“Saat ini sudah masuk pertengahan tahun. Jadi momentum seperti ini bagus sekali untuk berkoordinasi, baik kepada camat maupun bupati/wali kota mengenai tugasnya,” kata Syamsuar, Senin (10/7).
Dilanjutkan Gubri, saat ini banyak persoalan yang menjadi perhatian di daerah, terutama kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting), inflasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), investasi, pembangunan infrastruktur, hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saat rapat saya sampaikan secara lugas, itu sebagai tanggung jawab gubernur,” ujarnya. “Saya juga sampaikan, tahun ini adalah tahun terakhir saya sebagai gubernur. Jadi kalau ada masalah-masalah dikemudian hari, sudah tidak salah saya lagi karena sudah saya sampaikan kepada kabupaten/kota dan kecamatan,” sambungnya.
Gubri Syamsuar juga mengungkapkan, dari kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, dirinya banyak mendapatkan masukan dan pada dasarnya masih banyak kepala desa yang belum tahu, salah satunya peremajaan sawit.
Kemudian bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkebun sawit dalam kawasan hutan dan itu legal.
“Masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Saya sampaikan bahwa camat adalah ujung tombak dan mereka juga bagian dari pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan. Harusnya mereka menyampaikan itu kepada kepala desa agar kepala desa tahu program-program pemerintah termasuk persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Gubri mengungkapkan, bahwa masih banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang harus diatasi dan itu semua tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, seperti narkoba, HIV/AIDS maupun lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
“Persoalan ini tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah. Corong di bawahnya juga harus ikut menyampaikan dan harus saling bekerja sama, tolong menolong, dan bahu membahu untuk kebaikan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Syamsuar berharap dengan adanya rapat koordinasi ini bisa mengurangi persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Riau. “Riau ini identik dengan budaya Melayu. Melayu identik Islam. Kalau ini tidak kita jaga maka murka Allah. Mudah-mudahan dengan hasil rapat koordinasi ini, masing-masing mereka (bupati/wali kota dan camat) membuat langkah-langkah,” sebutnya.
“Kita harapkan meskipun tidak dapat menghilangkan semuanya persoalan yang ada, setidaknya kita bisa mengurangi persoalan yang ada,” tambahnya.(sol)
