PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) secara simbolis di Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (9/9). Warga yang menerima bantuan sosial tersebut sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap. "Untuk di Riau total penerimanya tercatat sebanyak 268.363 KPM. Datanya itu dari Kementerian Sosial," ujar Gubri Syamsuar kepada Riau Pos, Jumat (9/9).
Gubri Syamsuar menambahkan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dengan kondisi yang dialami seperti krisis ekonomi, krisis energi, dan termasuk juga krisis pangan.
"Ini tentunya bentuk perhatian pemerintah terhadap kenaikan harga BBM yang telah berlaku beberapa hari yang lalu," ujarnya.
Syamsuar berujar, Pemerintah Provinsi Riau juga terus berkontribusi untuk mengendalikan keadaan perekonomian masyarakat. "Kita tahu juga masih ada keluarga yang tidak mampu makanya diberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga. Kenaikan harga BBM tersebut berpengaruh kepada harga makanan pokok. Itu juga sekarang ini masih dalam kendali kami dari pemerintah daerah," jelasnya.
Sementara itu, Executive Grand Manager Kantor Cabang Utama (EGM KCU) Pos Indonesia Pekanbaru, Teddy Kurniawan mengatakan, setiap keluarga se-Riau akan mendapatkan BLT BBM dan bantuan sembako senilai Rp500 ribu. Bantuan itu akan dibagi secara bertahap ke KPM.
Untuk BLT bulan September dan Oktober senilai Rp300 ribu dan bantuan sembako pada bulan September Rp200 ribu. Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk masyarakat yang menemukan kendala dan tidak bisa mengambil dana tersebut secara langsung maka pihaknya bersedia mengantar langsung ke tempat tinggal nama-nama yang sudah terdaftar di KPM.
"Jika nanti ada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor kami dan ada halangan untuk mengambilnya maka kami sudah menyiapkan opsi-opsi seperti kami antar langsung dana tersebut ke rumah keluarga penerima," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) telah disalurkan di 445 kabupaten/kota. Penyaluran diharapkan bisa lebih cepat karena 18,469 juta KPM (keluarga penerima manfaat) sudah terdata di PT Pos Indonesia.
"Sekarang kami siapkan juga 1,85 juta data. Sedang kami godok bersama PT Pos karena ini menyangkut penerima di daerah-daerah sulit atau rawan," ucapnya.
Pihaknya pun menyiapkan skenario pengiriman. Misalnya, menyewa helikopter untuk menjangkau daerah-daerah terpencil itu. "Karena daerah terpencil seperti pegunungan ini nggak bisa diakses untuk darat," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah mengalihkan alokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun. "Seperti arahan Pak Presiden, kami mengalihkan sebagian subsidi dan kompensasi itu yang sudah jelas tidak tepat sasaran. Kami ingin berkeadilan, makanya diambil keputusan untuk mengalihkan alokasi," tuturnya.
Kebijakan tersebut disalurkan melalui sejumlah program. Di antaranya, BLT dan BSU untuk pekerja berpenghasilan kurang dari Rp3,5 juta. Febrio menjelaskan, pemerintah semula mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2022 sebesar Rp 152 triliun.
Namun, pada kenyataannya harus melonjak hingga Rp502,4 triliun. Gejolak harga komoditas, termasuk pangan dan energi, membuat anggaran subsidi dan kompensasi mengalami revisi. Namun, pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Selain BLT dan BSU, Menkeu menerbitkan aturan yang mewajibkan pemda membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum untuk bansos bagi masyarakat. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU, yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022–Desember 2022 untuk memitigasi dampak inflasi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, PMK 134/2022 secara terperinci mengatur bahwa belanja bansos itu diarahkan untuk ojek, nelayan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Juga, digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.(das)
