Tidak Boleh Ada Anak Lahir Tengkes

Riau | Kamis, 10 Agustus 2023 - 10:06 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Asisten I Setdakab Kampar Ahmad Yuzar yang mewakili Pj Bupati Kampar menyempaikan, tengkes (stunting) ini bukan hanya persoalan pendek ataupun berat badan, namun juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu dalam rangka menyongsong Indonesia Emas pada 2045 yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas maka tidak boleh ada anak yang lahir tengkes. Karena jika angka tengkes masih ada, maka Indonesia Emas pada 2045 tidak akan terwujud secara maksimal.


Hadir dalam acara tersebut Pj Wakil Ketua TPPS Kampar sekaligus Ketua TP-PKK Kampar drg Yusi Pratiningsih MM, Kepala Perwakilan BKKBN Riau yang diwakili Supriyadi SPd MSc, Ketua Baznas Kampar, Ketua MUI Kampar, forkopimda, Forum CSR Kampar, camat se-Kabupaten Kampar, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kampar, Kepala TPPS desa se-Kabupaten Kampar dan semua yang terlibat dalam percepatan penurunan tengkes di Kabupaten Kampar.

Dalam eksposenya, Pj Wakil Ketua TPPS Kampar sekaligus Ketua TP-PKK Kampar drg Yusi Pratiningsih MM menyampaikan persoalan tengkes bukan hanya persoalan kesehatan semata, namun juga persoalan-persoalan lainnya seperti pola asuh, kemiskinan, sanitasi dan sebagainya. Untuk itu dalam upaya mengatasi stunting tidak bisa hanya diberi susu formula saja namun harus diketahui penyebabnya terlebih dahulu.

Kepala OPDKB Kampar Edi Afrizal MSi menyampaikan angka prevalensi tengkes di Kabupaten Kampar berada pada angka 14,5 persen (SSGI, 2022). Angka ini berada di bawah angka rata-rata provinsi yaitu sebesar 17 persen, sehingga untuk mencapai angka 14 persen pada 2024 sesuai dengan amanat pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 72/2021 mudah-mudahan bisa tercapai.

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka percepatan penurunan tengkes antara lain melakukan berbagai macam intervensi langsung kepada keluarga berisiko tengkes, maupun melakukan pendampingan, penambahan makanan, melakukan audit kasus stunting dan juga meningkatkan peran serta perusahaan melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Sementara itu, Supriyadi yang mewakili Perwakilan BKKBN Riau dan TPPS Riau mengimbau semua yang hadir bahwa meskipun angka prevalensi tengkes di Kampar sudah sebesar 14,5 persen, namun Pemerintah Kabupaten Kampar tidak boleh lengah, karena ada beberapa kabupaten/kota yang pada awalnya sudah rendah angka prevalensi tengkesnya, namun kemudian naik lagi.

“Untuk itu, dalam percepatan penurunan stunting diperlukan gotong royong semua pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pentahelix,” ujarnya.

Pada kesempatan rembuk tengkes tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting dan juga diberikan piagam penghargaan kepada Kapolres Kampar, Damdim 0313/Kampar, TP PKK Kabupaten Kampar dan PT Sekar Bumi Alam Lestari atas kontribusi nyata dalam kegiatan pelayanan KB sejuta Akseptor untuk memperingati Hari Keluarga Nasinoal ke 30 oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia.(eca)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook