BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -------- Puluhan petugas kesehatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Kampar kembali berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar, Senin (9/7) pagi. Para pengunjung rasa, yang didampingi Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Cabang Kabupaten Kampar, mempertanyakan kelanjutan nasib mereka. Terutama dengan solusi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terkait kejelasan nasib mereka.
‘’Kami ingin menanyakan langsung, seperti apa solusi terkait polemik Tenaga RTK yang disampaikan Sekda pada demo sebelumnya,’’ ungkap Ryan, Koordinator Aksi yang juga Sekretaris GPPI Cabang Kampar.
Ryan, yang juga ikut unjuk rasa yang digelar pada tengah pekan lalu itu mempertanyakan, solusi seperti yang dimaksud oleh Sekda Kampar Yusri yang sempat menemui mereka pada unjuk rasa sebelumnya. Dirinya menyebutkan, petugas RTK yang terlantar sekitar 58 orang tersebut berhak mengetahui kebijakan tentang nasib mereka. Dalam aksi itu, massa juga kembali menuntut jasa transportasi yang belum dibayarkan Diskes Kampar sejak Januari 2018 lalu.
Sejauh ini belum ada kejelasan nasib para petugas RTK ini. Pasalnya, usai sudah tidak menerima honor sejak awal tahun ini, tidak ada lagi kabar perpanjangan kontrak untuk sekitar 58 RTK. Sementara itu, Kepala Dinkes Kampar Nurbit sebelumnya menyebutkan, pihaknya sedang mencari formula agar petugas RTK tidak di rumahkan.(end)
.
Bahkan hal itu sudah dikirimkan ke Kemenkes.
Untuk tenaga RTK ini kan kami minta supaya diangkat jadi kader (kesehatan, red). Itu sudah kami sampaikan ke Kementerian, sesuai arahan Pak Bupati,’’ ujar Nurbit. Namun hingga kini, lanjut Nurbit, belum ada jawaban dari Kemenkes. RTK sendiri merupakan program nasional dari Kemenkes RI untuk menekan angka kematian bayi dan anak di Indonesia. (end)
