PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 telah tiba di Tanah Air. Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mendapatkan informasi kapan vaksin Covid-19 itu akan dikirimkan ke Bumi Lancang Kuning. Pasalnya vaksin yang ada perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir.
"Vaksin itukan perlu dilakukan pemeriksaan, seperti standarisasi, ada registrasi dari Balai POM. Termasuk mengecek kehalalan vaksin itu. Jadi memang tidak langsung bisa dipakai," kata Mimi.
Dijelaskan Mimi, jika vaksin tersebut melewati beberapa pengujian dan layak dipakai, barulah pemerintah memberikan vaksi tersebut kepada masyarakat. Namun tidak semua yang mendapatkan vaksin karena keterbatasan. "Secara bertahap vaksin diberikan kepada masyarakat, terutama bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan yang berhubungan langsung dengan publik, TNI, Polri, dan selanjutnya masyarakat," ujarnya.
Mimi juga mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. "Meskipun vaksin sudah ada protokol kesehatan tetap dijalankan, karena belum semua mendapatkan vaksin karena keterbatasan. Untuk itu tetap gunakan masker, sering cuci tangan dan jaga jarak," ajaknya.
Terkait kondisi kesehatan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Mimi menyebut saat ini kondisinya stabil dan terus mengalami perbaikan tingkatan kesehatan setiap hari. Begitu juga dengan istri gubri.
"Kondisi Pak Gubernur stabil, namun untuk memastikan kapan bisa pulang, itu adalah kewenangan tim dokter untuk merekomendasikan," katanya.
Sementara itu, untuk jumlah kasus positif baru di Riau, per Selasa (8/12) bertambah sebanyak 172 orang. Sedangkan penambahan pasien sembuh hanya 139 orang. Sementara kasus meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif mengalami peningkatan, bertambah tujuh orang. "Total keseluruhan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Riau 21.430 kasus, pasien sembuh 19.106 orang dan kasus meninggal dunia 489 kasus," paparnya.
56 Anggota KPPS Masih Diisolasi
Data terbaru dari Dinas Kesehatan (Diskes) Bengkalis, jumlah anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang terkonfimasi positif sebanyak 158 orang. Sedangkan dinyatakan sembuh sebanyak 102 orang. Sedangkan anggota KPPS yang masih melakukan isolasi sebanyak 56 orang.
"Isolasi mandiri sebanyak 54 orang dan melakukan isolasi di balai Diklat BKD Bengkalis dua orang," kata Kadiskes Bengkalis dr Ersan Sahputra TH melalui juru bicara Satgas Covid-19 Ns Popy Yulia Santisa SKep, Selasa (8/12).
Pernyataan dari Diskes ini berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis Fadillah Al Mausuly, Senin (27/12). Menurut dia, informasi terakhir terkait kondisi anggota KPPS yang sempat dinyatakan terkonfirmasi positif beberapa waktu lalu mulai hari ini informasi yang diterimanya sudah mulai sembuh. Mereka bisa melaksanakan tugas nantinya saat hari pemungutan suara.
"Begitu juga KPPS yang lain kemarin sudah dilakukan rapid test kembali, mereka juga sudah bisa melaksanakan tugasnya," ujar Fadillah Al Mausuly.
4 Anggota KPPS Meranti Terkonfirmasi Covid
Sehari menjelang Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti, empat anggota KPPS daerah setempat dinyatakan terpapar Covid-19. Mereka terkonfirmasi positif setelah menjalani swab test ketika rapid test pada 5 Desember lalu dinyatakan reaktif. Demikian disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti Fahri kepada Riau Pos, Selasa (8/12) sore.
"Iya baru keluar hasilnya hari ini (kemarin, red). Empat orang dari mereka dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah menjalani tes swab. Swab dilakukan kepada KPPS yang reaktif rapid test," ungkapnya.
Ditambahkan Fahri, pihaknya masih menunggu sisa hasil swab yang dikirim, kemarin (7/12). "Belum semua hasilnya keluar. Kemungkinan yang positif akan bertambah," ungkapnya.
Informasi tersebut juga dibenarkan Komisioner KPU Kepulauan Meranti lewat Kordiv Parmas dan SDM, Hanafi. Beberapa hari sebelum hasil swab ini keluar, pihaknya telah menginstruksikan puluhan KPPS yang reaktif untuk menjalani isolasi mandiri.
Menurutnya keputusan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) tidak akan dilakukan mengingat minimnya waktu. Walaupun sebelumnya sempat ada wacana tersebut.
"Tadinya setelah ada KPPS yang dinyatakan reaktif rapid test akan di-PAW, tapi waktu singkat, jadi tak mungkin. Sehingga mau tidak mau ada TPS yang KPPS-nya kurang dari tujuh orang. Tapi tidak jadi masalah, karena dalam aturannya jumlah minimal KKPS bisa diisi oleh lima orang petugas," ujarnya.
Menurutnya, rapit test kepada penyelenggara wajib dilakukan sebagai antisipasi dan deteksi secara dini. Langkah itu dinilai perlu karena pilkada berjalan di tengah pandemi. Adapun jumlah KPPS yang akan di-rapid test sebanyak 4.050 orang yang akan menempati 450 TPS tersebar di sembilan kecamatan.
BPOM Teliti Sampel Vaksin Covid-19 Sinovac
Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang ada di Indonesia sudah diambil sampelnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). DPR meminta agar BPOM tak perlu buru-buru dalam menetapkan hasil. Di sisi lain, Pusat Kesehatan (Puskes) TNI memulai training of trainer pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
BPOM akan mengawasi vaksin dari awal diproduksi sampai disuntikkan ke masyarakat. Perusahaan farmasi Sinovac dari Cina sebelumnya pernah didatangi oleh BPOM dan beberapa lembaga lain. Kedatangan ini untuk memastikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dari Sinovac dilakukan dengan baik. Data-data uji klinis di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga dipelajari oleh lembaga yang dikepalai Penny K Lukito itu.
"Untuk vaksin yang baru datang sudah dilakukan pemeriksaan," ucap Penny. Pemeriksaan ini meliputi melihat batch, pemeriksaan teknis, dan suhu penyimpanan. Untuk vaksin Covid-19 dari Sinovac harus disimpan dalam suhu 2 hingga 8 derajat celcius.
Vaksin yang sudah ada di gudang PT Bio Farma itu juga sudah diambil sampelnya. Tujuannya untuk dilakukan pemeriksaan lot release adalah untuk mengevaluasi mutu setiap vaksin yang akan diberikan. "BPOM juga telah inspeksi ke PT Bio Farma untuk mengetahui standar cara pembuatan obat yang baik," ungkap Penny.
Untuk aspek kemanan dan khasiat, uji klinis masih berlangsung. Menurut Penny sekarang dalam tahap pengamatan setelah penyuntikan kedua. Pengamatan dilakukan pada bulan pertama, ketiga, dan keenam. Evaluasi disesuaikan dengan standar internasional yang ada. Nanti data yang masuk akan dievakuasi bersama pakar vaksin dan komite penilai keamanan obat. Harapannya akan mendapatkan data yang cukup untuk memberikan emergency use authorization (EUA). "Kami akan menjamin transparansi hasilnya," tuturnya.
Setelah EUA diberikan, BPOM akan tetap melakukan pengawasan. Misalnya saat distribusi dan penyuntikan. Efek sampingnya pun menjadi catatan bagi keputusan vaksinasi setelahnya. "Aspek mutu, keamanan, dan khasiat akan terus dikawal oleh BPOM," ujar Penny.
Legislatif menyarankan agar pemerintah tidak buru-buru memberi izin distribusi sebelum ada pemeriksaan lebih ketat terhadap keamanannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.
Saleh menegaskan bahwa BPOM perlu memeriksa secara cermat terkait efektivitas vaksin. Setelah pemeriksaan, barulah BPOM bisa memberikan izin berupa izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). "BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberi keputusan," jelasnya dalam keterangan tertulis kemarin (8/12).
Selain itu, Saleh berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat akan vaksin bisa dibangun dengan kisah sukses penggunaan vaksin kepada segelintir orang tertentu. "Success story penggunaan vaksin ini tentu sangat penting dalam memberikan motivasi bagi masyarakat," lanjutnya.
Kemudian, dia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan simulasi dan pelatihan kepada paramedis. Mengingat jumlah masyarakat Indonesia sangat besar dan seluruhnya berhak mendapatkan vaksin secara merata. Pendataan harus dilakukan betul-betul agar masyarakat mendapatkan haknya.
"Penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi," jelas Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Pusat Kesehatan (Puskes) TNI memulai training of trainer pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kemarin. Kepala Puskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono menyampaikan bahwa upaya pemerintah mendapat vaksin Covid-19 sudah membuahkan hasilnya. Kedatangan vaksin Sinovac menjad bukti nyata. "Telah datang Sinovac Vaksin Covid-19 yang tentunya akan didistribusikan untuk pelaksanaan program vaksinasi nantinya," ungkap dia.
Karena itu, Tugas menilai jajarannya harus memiliki kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Menurut jederal bintang dua TNI AD itu training of trainer yang dimulai kemarin sesuai dengan arahan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahanto. "Kami mengharapkan bahwa nantinya yang sudah mengikuti TOT akan memberikan pelatihan secara lebih luas bagi semua yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program vaksinasi di jajaran kesehatan TNI khususnya, dan juga di lingkungan mitra TNI," terang dia.
Berdasar data yang diterima JPG, pelatihan yang dilaksanakan secara virtual itu diikuti oleh 57 peserta. Terdiri atas personel Puskes TNI, Puskes TNI AD, Puskes TNI AL, Puskes TN AU, serta relawan dari Jabodetaek dan Bandung. Narasumber yang dihadirkan oleh Puskes TNI adalah Prima Yosephina dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Letkol Ckm Seno Rusmaji Puskes TNI AD, Kolonel Kes Nur Abdul Goni, dan Audrey Clarissa dari Artha Graha.
Tugas pun menyampaikan bahwa perlu kolaborasi serta sinergi yang kuat ketika vaksinasi sudah mulai berjalan. "Yang harus kita bangun terus, sinergitas antara sipil dan militer dalam menangani pandemi di negara ini," imbuhnya.
Sebagaimana disampaikan oleh Mabes TNI, jajaran TNI yang masuk prioritas vaksinasi adalah petugas medis dan personel TNI yang bertugas menegakkan disiplin protokol kesehatan. Mereka dipastikan lebih dulu divaksinasi.
Senada, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pada prinsipnya vaksinasi diprioritaskan bagi mereka yang paling rentan tertular. Tenaga kesehatan dan petugas layanan publik menjadi pihak yang paling rentan.
Bagaimana dengan para penyintas, Wiku tidak menjawab secara pasti apakah mereka masuk daftar wajib vaksin atau tidak. Karena memang tidak semua orang harus divaksinasi. Karena vaksinasi bertujuan menciptakan kekebalan komunitas. "Dibutuhkan sekitar 70 persen populasi untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity)," terangnya.
Karena itu, bisa disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi Covid-19 akan berlangsung secara bertahap. Tidak akan bisa langsung terasa. Juga bergantung pada efektivitas masing-masing vaksin tersebut. Menurut dia, yang terpenting bagi masyarakat saat ini adalah terus melaksanakan protokol kesehatan dalam beraktivitas.(sol/esi/wir/lyn/syn/deb/byu/jpg)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
