PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Bertemu BPDPKS, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto menerima audiensi bersama Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Zaid Burhan. Pertemuan membahas tentang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.
Direktur Keuangan BPDPKS Zaid Burhan menyampaikan, kunjungan ke Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi berkenaan dengan kelapa sawit. Ia menerangkan bahwa Provinsi Riau termasuk provinsi dengan jumlah kebun sawit yang besar. Berdasarkan data dari BPDPKS dari 16,38 juta ha kebun sawit secara nasional, kebun milik rakyat ada 42 persen. Namun, berdasarkan data Ditjen Perkebunan luas kebun sawit di Riau 3,3 juta ha.
"Dan kebun sawit di Riau paling luas se-Indonesia. Sedangkan sawit itu paling besar jumlah berada di Sumatera," kata Zaid.
Zaid mengatakan kepala sawit memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, biaya ekspor itu sangat tinggi. Hal ini juga karena stabilitas harga sawit juga cukup tinggi sekitar Rp2.800 - Rp3.000.
Dilanjutkannya, melalui BPDPKS ini ada beberapa program pemerintah dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit di antaranya pertama, mendorong peremajaan sawit atau sawit-sawit yang sudah tidak produktif untuk peremajaan.
"Ini merupakan komitmen Bapak Presiden Jokowi untuk mendorong peremajaan sawit dengan target pertahun 180 hektare, dan diamanahkan untuk memberikan Rp30 juta perhektare namun dengan prosedur yang ditetapkan," ujarnya.
Program kedua, imbuh Zaid, adalah program sarana prasarana perkebunan, seperti jalan - jalan produksi dalam pengelolaan sawit. Ataupun bentuk berupa barang seperti mesin pertanian, pupuk, alat pertanian dan lainnya.
Kemudian, ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan atau pengembangan berkenan sawit. Juga memberikan beasiswa bagi anak petani sawit dengan jenjang pendidikan D3/S1. Melalui dana pungutan ekspor dan kegiatan penyuluhan yang bisa dimanfaatkan kampus yang ingin mengembangkan penelitian terkini sawit.
Sementara itu, Sekdaprov Riau SF Hariyanto menuturkan bahwa Pemprov Riau tentunya menyambut baik dalam program - program yang akan dilaksanakan oleh BPDPKS.
Namun, ia berharap selain program-program yang telah disampaikan oleh Direktur Keuangan BPDPKS, bukan hanya terkait jalan produksi sawit yang mendapatkan perhatian.
Karena jalan - jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut sawit seperti akses menuju pelabuhan atau daerah yang jalan sering dilalui untuk juga perlu mendapat perhatikan.
"Inilah, harapan kami Pak, ini juga merupakan aspirasi kami atau mohon kiranya pencerahan kepada kami terhadap jalan - jalan yang khusus sering dilalui kendaraan sawit ini Pak," tutur Sekdaprov Riau.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan BPDPKS Zaid Burhan menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi yang disampaikan Sekdaprov Riau, sehingga jalan - jalan yang dilalui juga mendapat perhatian.
"BPDPKS ini di bawah kementerian teknis sehingga BPDPKS akan menyediakan dana sesuai arahan dari komite pengarah. Namun, apa yang menjadi masukan dan informasi dari Pak Sekda akan kami sampaikan terkait jalan yang sering dilalui kendaraan pengangkut sawit," ujarnya.(ade)
