BANGKINANG (RIAUPOS.CO)------Masalah tenaga kesehatan rumah tunggu kelahiran (RTK) yang melilit Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kampar belum tuntas. Hingga pekan kedua Juli ini, Dinas Kesehatan Kampar masih menunggu jawaban dari Kementerian Kesehatan terkait penyelesaian nasib tenaga RTK yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Kampar tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kampar Nurbit menjelaskan, sesuai arahan Bupati, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait penyelesaian tersebut. Terutama terhadap nasib puluhan petugas RTK yang tidak menerima honor dan juga tidak jelas statusnya. Nurbit menyebutkan, pihaknya meminta petunjuk dari Kemenkes agar Tenaga RTK yang sudah terlanjur direkrut, tidak dirumahkan.
‘’Untuk tenaga RTK ini kan kami minta supaya diangkat jadi kader (kesehatan, red). Itu sudah kami sampaikan ke Kementerian, sesuai arahan Pak Bupati,’’ ujar Nurbit, baru-baru ini.
Namun hingga kini, lanjut Nurbit, belum ada jawaban dari Kemenkes. RTK sendiri merupakan program nasional dari Kemenkes RI untuk menekan angka kematian bayi dan anak di Indonesia. Masalah tenaga RTK ini sendiri kembali mencuat usai puluhan tenaga RTK yang hingga kini belum ujung pangkal nasibnya kembali menggelar aksi di Kantor Bupati Kampar pada Kamis (5/7) pekan lalu.
Tenaga RTK yang hadir bersama Aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar menyemut di depan Kantor Bupati dengan selebaran bertinta merah. Dengan pengeras suara, pengunjuk rasa kembali menegaskan kejelasan dari Pemkab Kampar terkait masalah tersebut. Aksi itu sendiri merupakan aksi kedua dalam dua bulan terakhir terkait masalah yang sama.
Sementara itu, jauh sebelum dua demo terakhir, tenaga RTK dan tenaga kesehatan Kampar sudah berulang kali mengadukan nasib mereka ke DPRD Kampar. Bahkan DPRD Kampar sempat memanggil Diskes Kampar pada Mei 2018 lalu terkait masalah tersebut. Namun juga tidak kunjung ada ujungnya.
Sementara pada demo terakhir pada pekan lalu, Sekretaris Daerah Kampar Yusri memberikan angin segar kepada para pendemo. Menurutnya, para tenaa RTK yang tidak lagi terpakai karena melebihi kuota yang dibutuhkan ini, akan dialihkan untuk program yang lain yang masih di bidang kesehatan.
‘’Sekarang tinggal menunggu regulasi status Tenaga RTK yang baru,’’ ungkap Yusri saat menemui perwakilan pendemo waktu itu.(end)
