PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengerjaan jalan bebas hambatan atau Tol Padang-Pekanbaru saat ini terus digesa. Terbaru, pemerintah telah menargetkan penyelesaian ruas jalan tol tersebut pada tahun 2024. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat H Irsyad Syafar mengaku pihaknya sudah mendapat kiat-kiat agar pembebasan lahan bisa lebih cepat. Irsyad yang melakukan studi banding ke DPRD Riau, Senin (8/5) mengatakan sempat menyebut beberapa kendala yang menyebabkan Tol Padang-Pekanbaru terlambat. Diakui dia, untuk ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya jalur Padang-Sicincin-Padang Panjang-Bukittinggi, dan Payakumbuh banyak melewati tanah permukiman masyarakat. Selain itu banyak juga yang masuk dalam kawasan tanah ulayat, tanah adat, dan ladang masyarakat.
“Memang banyak melewati tanah masyarakat. Sangat kecil persentasenya melewati perkebunan besar dan hutan. Saya melihat kalau Tol Pekanbaru-Bangkinang itu kebun sawit, tidak ada permukiman masyarakat. Padang-Sicincin itu rumah, sawah masyarakat yang dilewati. Tentu wajar bila ada gejolak masyarakat,” sebutnya, Senin (8/5).
Pada saat pembebasan, banyak masyarakat yang tidak bersedia tanah ulayat, rumah, maupun tanah adat terbelah menjadi dua oleh tol. Bahkan untuk ruas Tol Padang sampai Padang Panjang sangat sedikit sekali terdapat hutan atau kebun. “Kalau kebun besar itu kan hak pakai. Jadi gampang pembebasannya. Begitu juga ruas Bukittinggi-Payakumbuh menjelang Pangkalan, nyaris semua itu tanah masyarakat,” sambungnya.
Meski begitu, DPRD Sumbar dikatakan dia tetap melakukan pengawasan terhadap penyelesaian Tol Padang-Pekanbaru. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan bila jalan tol cepat selesai. Dengan mudahnya akses jalan antara Pekanbaru-Padang, maka dirasa dia akan ada dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat Sumbar.
“Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama, dikompromikanlah pilihan jalurnya ini. Kalau orang Riau lancar ke Sumbar, kan pendapatan orang Sumbar naik,” harapnya.
Kehadiran Tol Pekanbaru-Padang secara keseluruhan nantinya membawa manfaat positif bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah setempat. Di mana akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam via jalan arteri menjadi sekitar 3 jam via jalan tol dengan kecepatan rerata 80 kilometer per jam.
Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar-wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Selain itu juga, tol ini akan menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau, serta akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang.
Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang memiliki panjang total 254 kilometer. Tol ini terdiri dari enam seksi yakni Seksi 1 Padang-Sicincin, Seksi 2 Sicincin Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru. Ruas tol ini merupakan bagian dari sirip (koridor pendukung) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumbar.
Selain pengerjaan Tol Pekanbaru-Padang digesa, Pemprov Riau juga telah mengumumkan penetapan lokasi (penlok) rencana pembangunan ruas jalan Tol Rengat-Pekanbaru seksi Junctions Pekanbaru -Interchange Siak di Kabupaten Kampar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, lokasi rencana pembangunan ruas tol yang terletak di Kabupaten Kampar itu berada di Kecamatan Tapung dan Tambang. Lokasi tanahnya tersebar di empat desa seluas 234,994 hektare.
SF Hariyanto merincikan, ruas jalan di lokasi Kecamatan Tapung berada di Desa Karya Indah seluas 100,170 hektare. Kemudian di Kecamatan Tambang di Desa Rimbo Panjang seluas 59,531 hektare, Desa Tarai Bangun seluas 31,350 hektare, dan Desa Kuala seluas 43,933 hektare.
“Untuk perkiraan pembangunan jalan tol ini akan selesai selama 30 bulan (2 tahun dan 6 bulan). Terhitung sejak selesainya proses pengadaan tanah,” ungkapnya.(das)
Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
