PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Rabu (7/9). Dengan dikawal ketat aparat gabungan, para mahasiswa yang berasal dari Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, STMIK Amik, Universitas Abdurrab, STIkes Payung Negeri, STAI Al-Azhar Pekanbaru dan STIkes Hangtuah Pekanbaru tiba di Gedung Wakil Rakyat sekitar pukul 15.00 WIB.
Ada tiga tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, di antaranya mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM, menghentikan proyek infrastruktur ambisius dari pemerintah yang tidak bersifat urgensi/mendesak dan meminta pemerintah pengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi. "Hari ini (kemarin, red) ojek online mikir-mikir untuk narik. Karena BBM naik, pedagang mikir-mikir mau jualan karena harga sembako naik. Pemerintah telah salah mengambil keputusan," ujar orator massa aksi. Sempat terjadi kericuhan dan aksi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan di sekitar Gedung DPRD Riau. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Sebab, masing-masing koordinator mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menenangkan situasi, begitu juga aparat kepolisian.
Berselang dua jam menyampaikan aspirasi, Ketua DPRD Riau Yulisman didampingi Anggota DPRD lainnya, yakni Markarius Anwar, Sugeng Pranoto, Zulkifli Indra dan Tumpal Hutabarat menemui mahasiswa."Adik-adik mahasiswa BEM se-Riau menyampaikan aspirasi tentang kenaikan harga BBM, pengawasan BBM bersubsidi, dan ada beberapa hal. Karena ini aspirasi, in sya Allah secepatnya kita sampaikan ke pemerintah pusat," kata Yulisman. Massa aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu membubarkan diri.
Aksi demo juga terjadi di Kepulauan Meranti. Aksi penolakan dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Cipayung Plus. Mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti.
Sejumlah organisasi yang ikut demo tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepulauan Meranti, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), BEM AMIK, DEMA STAI, dan IMM Kepulauan Meranti.
Koordinator Lapangan Aksi, Sopiah dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi mereka dilatarbelakangi kenaikan BBM sejak beberapa waktu yang lalu. Mereka menilai keputusan pemerintah menaikan harga BBM telah meresahkan dan keputusan ini berimbas terhadap naiknya seluruh kebutuhan pokok.
"Seperti harga tiket saat ini semakin naik, belum lagi harga bahan pangan di pasar. Ini membuat masyarakat menjerit," tegas Sopiah.
Sopiah menjelaskan masa aksi berharap agar anggota DPRD Kepulauan Meranti bersama-sama dengan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM.
Adapun tuntutan mereka, meminta DPRD Meranti ikut bersama sepakat mereka menolak kenaikan harga BBM. Bahkan berharap peran DPRD Meranti untuk mengawasi dan menertibkan SPBU agar penyaluran BBM tepat sasaran. "Kami juga meminta DPRD membuat regulasi pengawasan yang jelas terhadap pendistribusian BBM subsidi dan menyurati Disperindag Kepulauan Meranti untuk menertibkan harga bahan pokok di pasar dan minyak eceran," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti Faizi Hasan saat menjumpai masa aksi menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan. Dirinya menilai hal tersebut sebagai bagian demokrasi terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
"Ini semuanya merupakan hari sedih karena BBM naik, tapi itulah keputusan. Kita juga negara demokrasi jadi silakan sampaikan aspirasi," ungkapnya.
Dirinya mengatakan semua tuntutan dari masyarakat akan ditindak lanjuti. Sementara untuk penolakan kenaikan harga BBM pihaknya akan meneruskan melalui fraksi-fraksi yang ada. "Nanti akan kita tindak lanjuti melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD, dan kami teruskan ke pusat," tuturnya.
Walaupun demikian dirinya mengajak mahasiswa agar tetap melakukan pengawasan terhadap pegalihan subsidi oleh pemerintah pusat imbas kenaikan harga BBM. "Kita memitigasi dananyang telah dialihkan pemerintah saat ini," ungkapnya. Mengalihkan tersebut dijelaskannya pemberian subsidi bagi keluarga penerima manfaat. "Jangan sampai penyalurannya sampai salah sasaran. Mari sama-sama kita memitigasi setiap kecamatan. Mana kelompok-kelompok yang seharusnya dapat untuk itu tadi kompensasi terhadap pengalihan subsidi tadi," ujarnya.
Pelaksanaan unjuk rasa berjalan secara aman dan dikawal ketat aparat polres Kepulauan Meranti yang juga dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG. Kegiatan ditutup dengan tandatangan terhadap komitmen bersama terhadap tuntutan bersama perwakilan organisasi mahasiswa dan ketua DPRD Kepulauan Meranti.(nda/wir)
