PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 khusus untuk kelompok lanjut usia (lansia) di Provinsi Riau hingga saat ini masih terus berlanjut. Namun, capaiannya masih tergolong minim. Yakni baru mencapai dua persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, hingga saat ini capaian pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia di Riau realisasinya baru berkisar dua persen dari target sasaran vaksin sebanyak 582.000 orang.
"Memang capaian realisasi vaksinasi untuk kelompok lansia masih rendah, namun saat ini pelaksanaan vaksinasinya untuk kelompok lansia dan petugas pelayan publik masih berlanjut. Sehingga angka tersebut akan terus bergerak naik," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Mimi, pihaknya mengimbau agar masyarakat apabila ada anggota keluarnya yang berusia di atas 60 tahun belum divaksin, agar dapat membawanya ke fasilitas layanan kesehatan untuk dilakukan penyuntikan vaksin. "Jangan takut, karena vaksinasi ini aman untuk lansia," ujar Mimi.
Mimi mengungkapkan, untuk lansia memang perlakuan agak sedikit berbeda dengan penerima vaksin yang usianya di bawah 60 tahun. Dalam pelaksanaannya, petugas memerlukan kehati-hatian dalam memvaksin para lansia.
"Karena itu pelaksanaan vaksinasi untuk lansia ini tidak bisa dilaksanakan di tempat-tempat umum, harus di fasilitas layanan kesehatan. Baik di puskemas maupun di rumah sakit. Tujuanya jika terjadi gejala yang memerlukan tindakan medis itu bisa langsung ditangani di rumah sakit atau di puskemas tempat mereka ini divaksin," jelasnya.
Sementara itu, untuk update Covid-19 di Riau per Rabu (7/4) terdapat penambahan 222 pasien positif. Dengan demikian total pasien positif di Riau menjadi 36.007 orang. Pasien sembuh bertambah 116 sehingga total 33.463 dan pasien meninggal bertambah empat orang sehingga total 887 orang meninggal.
Banyak Pelanggaran Prokes, Vaksinasi Guru Belum Tuntas
Sejumlah sekolah di 16 provinsi sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sayangnya, masih ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam PTM yang dilaksanakan.
Pembukaan PTM terbatas ini dilakukan tidak serentak. Ada yang buka sejak Januari, Februari, dan April 2021. Di antaranya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat.
Dari yang sudah berjalan tersebut, ternyata ditemukan sejumlah fakta di lapangan. Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mencontohkan, terkait pelanggaran prokes dengan disiplin di dalam sekolah. Misalnya, di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Situbondo.
"Contoh kasus yang banyak terjadi, guru dan siswa tidak memakai masker. Adapun memakai masker, tetapi hanya dipakai di dagu saja," ujarnya, kemarin (7/4).
Kemudian, tidak menjaga jarak. Hal ini terjadi karena faktor kangen-kangenan hingga anak-anak akhirnya lupa.
Pelanggaran juga terjadi di luar sekolah. Menurut dia, ketika pulang sekolah, siswa dan guru melanggar 3M seperti berkerumun, nongkrong tidak mematuhi prokes, tidak menjaga jarak, dan tidak mengenakan masker. Misalnya, saat menggunakan angkutan umum. Ini terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
"Di dalam kendaraan umum tidak ada pengaturan jaga jarak. Tentu ini berbahaya bagi kesehatan guru dan siswa," sambung guru sejarah SMA ini.
Kemudian, yang jadi perhatian lainnya ialah vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan masih belum merata dan belum mencapai target. Laporan dari P2G Daerah di Kabupaten Sangihe, vaksinasi baru untuk guru SMA/SMK. Sementara, guru PAUD, SD, dan SMP belum kunjung divaksinasi.
Kemudian, Kota Padangpanjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagian besar sekolah sudah mulai tatap muka. Tapi, guru dan tenaga kependidikan belum tuntas divaksinasi. Tak jauh beda, di Kabupaten Situbondo (Jatim) juga belum tuntas vaksinasinya. Guru SMA/SMK belum mendapat vaksin tapi sekolah sudah mulai tatap muka (PTM) terbatas sejak Februari 2021.
"Hal ini tentu membuat guru dan tenaga kependidikan resah," ungkapnya,
Sedangkan di DKI Jakarta, proses vaksinasi guru sedang dilakukan, walaupun sebagian besar khususnya guru swasta belum divaksinasi. DKI Jakarta sendiri telah memulai uji coba PTM terhadap 85 sekolah, kemarin (7/4). Meski, untuk jenjang SMA, hanya SMA swasta yang masuk piloting. diduga kuat, sekolah SMA Negeri di Jakarta belum mengisi dan melengkapi daftar periksa yang dibuat Kemendikbud.
Namun, kata dia, keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk PTM terbatas patut diapresiasi. Termasuk durasi uji coba PTM yang hanya 1 hari saja per kelas angkatan dan ketersediaan bus sekolah untuk siswa.
Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, P2G mendesak pemda membentuk satgas khusus PTM sekolah. Di mana, satgas melibatkan unsur kepolisian, satpol PP, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan dinas pendidikan. Tugasnya, mengawasi dan memantau mobilitas siswa dan guru sepulang sekolah. Sehingga, mengantisipasi siswa dan guru yang melanggar prokes bahkan jika perlu meminta siswa atau guru langsung pulang ke rumah. Termasuk, mengontrol mobilitas dan ketaatan prokes siswa dan guru ketika menggunakan angkutan umum.
"Pemda juga hendaknya menindak tegas sekolah dan guru yang melanggar prokes," tegas Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G.
Satgas khusus tersebut juga didesak untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan prokes. Sidak mesti dilakukan setiap hari dan memastikan semua sekolah terawasi dengan baik.
"Jangan ada toleransi sedikitpun atas pelanggaran, sebab sekolah dan guru adalah entitas edukatif," tegasnya.(sol/mia/jpg)
