PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali berlanjut di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (6/9). Kali ini, massa aksi berasal dari Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dan organisasi ekstrakampus yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Tuntutan mereka sama yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Kami menolak kenaikan BBM. Kami akan kembali datang tanggal 13 September nanti dengan membawa massa yang lebih banyak lagi," teriak aksi unjuk rasa dari SPI.
Menurut Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau, Erik Suryadi, dampak dari kenaikan BBM ini semua jadi naik. Semua harga jadi tidak stabil. Dan yang paling parah itu buruh.
Ada empat tuntutan yang diminta pengunjuk rasa ini, yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law, naikkan UMK 2023 sebesar 13 persen, dan laksanakan reformasi agraria dan wujudkan kedaulatan pangan.
Massa buruh sempat dipersilakan masuk ke dalam gedung rakyat tersebut setelah berorasi. Ada 10 perwakilan buruh yang diterima anggota DPRD Riau. Tidak berselang lama, setelah ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa, gedung DPRD Riau kembali didatangi para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi menolak kenaikan BBM subsidi.
Kali ini pengunjuk rasa berasal dari massa dari organisasi ekstrakampus yang tergabung dalam Cipayung Plus. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Pekanbaru, Hotmario Sihombing, dalam orasinya mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi jelas mencekik rakyat kecil. Menurutnya rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan karena kemerdekaan hanya dinikmati elite dan mafia. "Kenaikan BBM mencekik rakyat kecil. Yang kenyang para elite dan mafia. Kita tidak akan pasrah, maka kita menolak kenaikan BBM subsidi. Kami turun murni karena penderitaan dan suara rakyat. Kami akan berjuang sampai tuntas," kata dia.
Terlihat berbagai bendera organisasi seperti dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), PW Hima Persis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) dan lainnya.
Adapun tuntutan massa yaitu menuntut pemerintah RI mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, menuntut pemerintah RI menjamin ketersediaan BBM secara berkelanjutan, menuntut pemerintah RI menjamin pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
Kemudian, mendesak pemerintah RI untuk memberantas mafia migas. Mendesak pemerintah RI untuk menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan dialihkan ke anggaran subsidi BBM.
Massa akhirnya ditemui anggota Komisi I DPRD Mardianto Manan. Mardianto Manan berjanji akan segera menyampaikan aspirasi kepada pimpinan. Ia menyebut, pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM.
"Terima kasih kepada massa yang telah hadir. Kita memiliki aspirasi yang sama untuk menolak kenaikan harga BBM. Ini akan segera kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti," ujar Mardianto.
Usai mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Riau tersebut, massa aksi kemudian membubarkan diri. Namun, sebelum membubarkan diri massa aksi mengancam akan kembali datang jika tuntutan itu tidak diakomodir.(dof)
