KOTA (RIAUPOS.CO) - Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan dilatih untuk bisa secara benar memaknai visi dan misi Kota Pekanbaru. Pelatihan digelar dalam bentuk training of trainer (TOT).
Kecakapan para kepala OPD menterjemahkan visi dan misi Kota Pekanbaru memang belakangan dipertanyakan. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT tak puas dengan bawahannya karena dalam dua tahun terakhir akuntabilitas kinerja OPD jeblok berdasarkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), hanya bergeser dari C menjadi CC.
Wako Pekanbaru, Senin (5/2), menginstruksikan langsung kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) M Noer MBS untuk menggelar TOT atau pelatihan untuk pelatih bagi para kepala OPD. ’’Ini instruksi untuk Pak Sekda, jadwalkan TOT untuk jabatan tinggi pratama,’’ tegas Firdaus saat memimpin rapat evaluasi SAKIP di aula kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Tak hanya para kepala OPD, Wako menegaskan pula nantinya seluruh pejabat level eselon III baik a maupun b juga akan diberi pelatihan serupa. ’’Selesai pimpinan OPD, lanjutkan untuk jabatan eselon IIIa dan IIIb. Sehingga ketika berbicara menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat, mereka tahu apa yang akan disampaikan,’’ kata dia.
TOT yang akan digelar ini imbuh dia, sejalan dengan visi-misi pemerintah kota yakni menciptakan pemerintahan yang cerdas atau smart government. ’’Pemerintahan yang cerdas ini bukan Firdaus-Ayat saja, tapi kita semua. Kita harus satu irama dan satu langkah. Ke depan, jangan ada lagi pandangan masyarakat yang menyebut kita tidak mengetahui tujuan dan sasaran program,’’ singkatnya.
Penilaian SAKIP Pemko Pekanbaru pada tahun 2018 lalu yang menilai performa kinerja tahun 2017 hanya berada pada nilai CC. Nilai ini naik sedikit dari tahun sebelumnya dimana Pemko Pekanbaru mendapat nilai C. Pekanbaru kalah dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kuantan Sengingi yang bisa melompat dari D ke B dalam waktu setahun.
SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian.
Penilaian SAKIP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.
Dalam penilaian terakhir tahun 2018 lalu, dari 44 OPD di jajaran Pemko Pekanbaru hanya 10 OPD yang meraih nilai B. Sementara sisanya C. Agar bisa meraih nilai B, setidaknya dua per tiga OPD harus juga mendapat penilaian B. Maka dari itu, jika hingga Juli nanti masih banyak OPD yang ekuntabilitas kinerjanya rendah, maka para kepala OPD yang kini menjabat terancam bisa dicopot massal dan digantikan oleh orang yang dinilai Firdaus lebih layak.(gem)
(Laporan M ALI NURMAN, Kota)
