PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman memunculkan wacana untuk pembentukan panitia khusus (pansus) menghadapi pengelolaan Blok Rokan. Gagasan itu muncul lantaran situasi terkini mengenai pengelolaan blok terbesar di Indonesia itu mulai memanas. Senin (6/8) lusa, DPRD akan melakukan pembahasan serius pembentukan pansus tersebut. “Saya sampaikan ke anggota DPRD membentuk pansus. Ide itu mendapat sambutan yang baik. Pekan depan langsung akan kami bicarakan,” ujar Noviwaldy.
Menurut dia, keinginan masyarakat Riau untuk berperan aktif dalam pengelolaan Blok Rokan harus diakomodir DPRD. Jika sebelumnya Pertamina enggan berdiskusi, maka harus ada pendekatan goverment to goverment (G to G). Pendekatan itu nantinya akan dilakukan pansus melalui lobi-lobi khusus. Setelah itu baru bisa berkembang menjadi pendekatan bussiness to bussiness (B to B). “Makanya nanti di pansus kami akan pilih pelobi andal. Orang pilihan inilah nantinya yang akan kami tugaskan berbicara dengan pemerintah pusat. Sejauh mana daerah bisa ikut serta mengelola Blok Rokan,” papar pria yang karib disapa Dedet itu.
Menurut dia, keinginan masyarakat Riau yang sudah disampaikan melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau tidak hanya sebatas participating interest (PI) 10 persen. Namun bagaimana masyarakat Riau bisa diswadayakan semaksimal mungkin untuk menggarap ladang minyak tersebut. Ia mencontohkan salah satu keinginan masyarakat bagaimana seluruh pakar atau pekerja migas putra daerah Riau bisa diterima Pertamina. “Semua masyarakat yang berpotensi harus dipekerjakan. Peluang untuk orang Riau harus diutamakan. Itu yang nantinya akan kami bentuk melalui peraturan daerah (perda),” katanya.
Ia meminta semua pihak dapat menahan diri. Karena dalam pendekatan bussiness to bussiness tentu tidak bisa menggunakan emosi sesaat. Harus dengan pikiran tenang dan lobi-lobi yang maksimal. “Kami perlu bicara. Kalau melakukan peninjauan ulang kami fokus membicarakan peluang. Mana yang bisa terbuka nanti. Karena kita melakukan pendekatan bisnis. Tentu tidak boleh dengan emosional,” kata legislator asal Pekanbaru itu.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito saat diwawancarai Riau Pos melalui sambungan seluler menyebut langkah Pertamina dalam mengambil alih Blok Rokan berjalan sesuai aturan yang ada. Jawaban itu disampaikan Adiatma ketika Riau Pos bertanya perihal keinginan Riau yang ingin mengelola Blok Rokan bersama-sama Pertamina, Rabu (1/8). Menurut dia, hak daerah sudah diatur kedalam Permen ESDM. Termasuk soal participating interest sebanyak 10 persen yang nantinya akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara itu Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga terus berjuang agar Pertamina mengakomodir keinginan masyarakat Riau terkait Blok Rokan. Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abubakar, mengatakan Pemerintah Pusat harus berkonsultasi dengan Pemda. Terkait hal ini Pemprov Riau belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman yang coba dikonfirmasi malam tadi perihal benarkah belum ada konsultasi antara Pemprov Riau dengan pusat belum menjawab Riau Pos.
Demikian pula Asisten II Setdaprov Riau Masperi yang membidangi ekonomi pembangunan juga belum berkomentar. Namun sebelumnya Masperi mengatakan Pemprov Riau memang baru sebatas melayangkan surat sebelum penetapan keputusan penunjukan operasi. “Ada bersurat atas keinginan daerah ikut serta mengelola ladang minyak Blok Rokan. Karena Pemprov tak mungkin, maka Gubernur juga berkonsultasi dengan Kementerian ESDM dan sudah berkirim surat dalam upaya keterlibatan daerah melalui BUMD,” kata Masperi.
Lebih lanjut dijelaskannya Pemprov Riau juga sudah rapat dengan LAM Riau. Mengenai langkah ke depan seperti apa mekanisme keterlibatan daerah yang diperjuangkan, Masperi maupun Kadis ESDM Riau belum memberikan penjelasan jelas dan rinci. “Metodenya pemerintah dilibatkan masuk ke BUMD. Harapan kita pusat memberi dengan kesiapan SDM dan teknologi insyaallah kita siap,” jelas Masperi.
Sementara pengamat ekomoni asal Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, Pertamina tak mengambil keputusan sendiri dalam pengelolaan Blok Rokan. Dikatakannya, Riau yang memiliki lumbung minyak telah mampu melahirkan sumber daya alam melalui prestasi-prestasi yang dimiliki putra-putri daerahnya. “Seharusnya Pertamina duduk saja dulu dengan Pemerintah Daerah. Bicarakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak. Cari solusi terbaiknya,” kata dia.
Dikatakannya, Pertamina juga harus dapat mendorong perekonominan masyarakat tempatan dengan cara mendukung para pelaku UMKM di Riau. “Itu sebabnya Pertamina memang harus melakukan pertemuan guna mencari solusi dari permasalahan Blok Rokan ini,” tegas dia.(nda/cr2)
